Oleh humas2 on October 19, 2016

Jakarta (19/10)--- Menko PMK, Puan maharani, siang ini memimpin  Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Menteri terkait dengan Dana Desa, Pendampingan Desa, dan Isu-Isu Krusial Desa lainnya. Bertempat di ruang rapat utama lt. 7 Kantor Kemenko PMK, rapat ini dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Wakil Menteri Keuangan.

Rakor Tingkat Menteri kali ini membahas tentang isu krusial implementasi Undang-Undang dana desa. Dengan anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.20.7 Triliun dan tahun anggaran 2016 sebesar Rp.46.9 Triliun, realisasi di tahun 2016 dibagi menjadi 9.88% untuk pembangunan, 1.26% untuk pemberdayaan masyarakat, 1.07% untuk penyelenggaraan pemerintahaan dan 0.52% untuk pembinaan masyarakat. Berbagai masalah yang muncul yakni regulasi yang masih belum sinkron antar Kementerian dan Lembaga (K/L).  Pada pendamping desa, masih kurangnya pelibatan dan pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam proses rekrutmen pendampingan. Adapun masalah yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tidak berkembang secara optimal menjadi BUMN yang dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Saat ini Kemenko PMK telah menyiapkan pembentukan tim koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Keppres dengan permasalahan pelibatan unsur non-pemerintahan kedalam kelompok kerja, misalnya, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan dunia usaha.“Saya berharap bahwa memang kita harus melibatkan seluruh kepala daerah dari tingkat daerah dan kabupaten dalam pembangunan desa karena memang mereka yang tau kondisi daerah desanya masing-masing, kita juga harus bisa lebih objektif dalam tata kelola pemerintahan secara lebih fair, kita berikan kesempatan kepada pemerintah daerah tanpa melihat dari pandangan politiknya karena semuanya sesuai dengan visi nawacita presiden," papar Menko PMK.

“Ada beberapa yang dapat dicatat dan difokuskan diantaranya saya ingin  mengembangkan pembangunan 1.700 desa di Jawa dan  Bali serta 1.500 desa di Sumatera bisa kita genjot bagaimana nanti hasilnya, Bumdes tetap harus bersama dengan koperasi jangan sampai capital inflow karena dibeli orang per orang dalam artian dari swasta, 29.927 Pendamping desa diberi pelatihan untuk menjelaskan kegunaan BPJS kepada masyarakat desa, dan juga pembangunan sanitasi air bersih untuk gerakan masyarakat sehat dan nantinya akan dibuat SKB 4 Menteri dari yang awalnya SKB 3 Menteri agar harapkan nantinya bisa lebih baik lagi." (fin/ed.:IN)

Categories: