Oleh humasnew on May 11, 2018

Jakarta (11/05)--- Bertempat di Birawa Assembly Hall Bidakara Jakarta, Rabu kemarin, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional dengan mengundang 434 Kepala Daerah untuk percepatan penyaluran Dana Desa. Jumlah peserta mencapai lebih dari 500 orang, yang terdiri dari 103 Bupati/Walikota, 68 Wakil Bupati/Wakil Walikota, 95 orang Sekda, dan sisanya merupakan para Kepala Dinas. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut masih rendahnya penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening desa. Hingga 7 Mei 2018 lalu, data Kemenkeu menunjukkan bahwa Dana Desa Tahap I yang sudah ditransfer dari rekening negara ke rekening daerah sudah mencapai 97,18% atau sebesar Rp 11,7 triliun dari alokasi Rp12 triliun. Namun faktanya, desa baru menerima 19,27% dari pagu Tahap I, atau 25,31% dari yang sudah ditransfer pusat ke daerah.

Lambatnya penyaluran dari pemerintah daerah ke desa tentu menghambat pemanfaatan Dana Desa dan penyaluran tahap berikutnya. Padahal tanggal 16 hingga 18 April 2018 lalu sudah dilaksanakan pertemuan regional di Batam, Makassar, dan Surabaya dengan mengundang seluruh Sekda, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, dengan tujuan percepatan penyaluran Dana Desa. Meskipun terjadi percepatan pasca pertemuan regional, namun hasilnya belum sebesar yang diharapkan. Melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, para eselon I lintas K/L menyepakati pelaksanaan Rakornas dengan para Kepala Daerah untuk Percepatan Penyaluran Dana Desa di Bidakara, difasilitasi oleh Kemendesa PDTT.

Acara Rakornas dibuka oleh Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo, ssetelah sebelumnya diawali dengan laporan Sekjen Kemendesa PDTT. Dalam arahannya, Mendesa PDTT menekankan pentingnya Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Mendesa PDTT juga menampilkan tayangan video berupa keberhasilan di beberapa daerah pasca implementasi Dana Desa. Dana Desa telah terbukti membawa kemajuan yang berarti bagi banyak desa di Indonesia dan oleh karenanya dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong tepat waktu penyaluran, tepat pemanfaatan, dan tepat pelaporan. Lambatnya penyaluran oleh daerah ke desa akan berimplikasi terhadap lambatnya pembangunan desa. Dalam Rakornas ini Kemenko PMK bekerjasama dengan TNP2K dan kementerian lainnya membagikan buku pintar, berisi pertanyaan yang umum dari daerah beserta jawaban singkatnya.

Setelah pembukaan, Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, memimpin dialog dengan para kepala daerah. Dialog sesi 1 membahas berbagai kendala dengan solusi nyata yang dapat dilakukan tanpa menyalahi peraturan perundangan yang berlaku. Bertindak sebagai narasumber dialog di antaranya Eko Putro Sanjoyo (Mendesa PDTT), Boediarso (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu), Nata Irawan (Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri), Rudy Prawiradinata (Deputi Pengembangan Regional Bappenas), Yanuar Nugroho (Deputi II Kantor Staf Kepresidenan), dan Taufik Majid (Dirjen PPMD Kemendesa PDTT). Pada Sesi 2 menghadirkan narasumber Kepala Biro dan Direktur dari Baharkam Polri, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Sesi dipimpin Herbert Siagian selaku Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK dengan fokus pembahasan untuk menghilangkan kekhawatiran akan kriminalisasi pemanfaatan dana desa, sejauh bukan tindakan korupsi. Dibahas juga peran Bhabinkantibmas serta aturan main dalam penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan padat karya tunai di desa. (sumber: KedepVII Kemenko PMK)

Categories: