Oleh humas2 on November 30, 2016

Jakarta (30/11) – Untuk mewujudkan salah satu dari program Nawa Cita yaitu membangun desa dari pinggiran, dan sesuai dengan tugas pokoknya menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, hari ini Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Desa dan Kawasan Perdesaan Untuk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Rakornas ini berlangsung di Hotel Grand Mercure, Jalan Hayam Wuruk No 36 – 37, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida; Deputi Pengembangan Regional Bappenas; Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri; Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes; Wakil Gubernur Jawa Tengah; Bupati Pacitan; Bupati Luwu Utara; Bupati Pinrang; Kepala Desa Dermaji; Pejabat Eselon I K/L terkait; Bappeda Provinsi; Bappeda Kabupaten/Kota; dan mitra-mitra pembangunan.

Pada kesempatan ini, Seskemenko PMK, Y.B Satya Nugraha, mewakili Menko PMK memberikan sambutan sekaligus membuka Rakornas. Dalam sambutannya, Sesmenko berharap Rakornas ini dapat menjadi acara tahunan dengan fokus pada perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kebudayaan di daerah/desa tertinggal.

Dengan jumlah desa sebanyak 74.954 desa, Kemenko PMK menilai perlu adanya gotong royong (koordinasi) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawal kebijakan pusat ke daerah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2016 bahwa desa bukan lagi menjadi objek pembangunan melainkan menjadi subjek pembangunan dan mempunyai kewenangan serta kemampuan yang besar.

Pemerintah pusat pada tahun 2015 melalui APBN telah menyalurkan dana sebesar Rp20,7 Triliun. Jumlah ini terus meningkat, pada Tahun 2016 Dana Desa sebesa Rp46,9 Triliun, dan pada 2017 akan dianggarkan dana sebesar Rp60 Triliun. Dengan dana desa yang semakin meningkat, peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan camat dituntut untuk keberhasilan dalam pemanfaatan Dana Desa agar dapat terciptanya pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dilaksanakan Rakornas antara lain untuk menghasilkan kesepahaman bersama terhadap upaya pemberdayaan desa untuk pembangunan manusia dan kebudayaan dengan penekanan pada; Kemandirian desa yang inklusif, Pelestarian tata hubungan dan pengawasan antar manusia di desa, Pengembangan kearifan lokal desa, Jaminan atas hak atas kekayaan intelektual terhadap keunggulan desa, Pendidikan demokrasi dan HAM bagi masyarakat desa, Kepemilikan aset/properti/tata ruang dan sumberdaya alam desa, Kesempatan kerja/berusaha di desa, serta sebagai medium perubahan mentalitas/revolusi mental. (fin)

Categories: