Oleh humas on May 14, 2018

Jakarta (14/05) --- Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, yang diwakili oleh Plt. Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, siang ini memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional 2018 dengan tema Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan Penguatan Padat Karya Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa. Rakornas ini bertempat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Dalam paparannya, Sonny menyatakan bahwa Menko PMK, mengapresiasi atas komitmen semua pihak, utamanya para Kepala Daerah dan Kepala Desa serta semuanya yang telah hadir diacara Rakornas ini untuk bergotong-royong dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antar tingkatan Pemerintah. Sonny juga menjelaskan Rakornas ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan kegiatan pembangunan, mengingat pembangunan membutuhkan gotongvroyong dari semua pihak oleh karenanya dibutuhkan pemahaman yang sama agar program-program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

Salah satu program yang perlu dukungan dari para Kepala Daerah, Kepala Desa, dan para Pendamping adalah percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan padat karya di desa. Padat karya diharapkan dilaksanakan di seluruh desa di tanah air dengan menggunakan sumberdaya lokal (SDM dan bahan baku) serta bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa.

Pemerintah menyadari masih diperlukan berbagai penguatan dalam melaksanakan pembangunan desa seperti rendahnya penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDes). 

“Lambatnya penyaluran tentu berdampak terhadap penyerapan dan pemanfaatan Dana Desa, serta memperlambat pelaksanaan padat karya tunai di desa untuk itu, kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah diperlukan untuk dapat mempercepat  penyaluran Dana Desa,” ujarnya.

Terdapat pula permasalahan utama di lapangan terkait penyaluran Dana Desa, antara lain: lambatnya pengesahan APBD dan APBDes; lambatnya pengesahan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; sulitnya memenuhi HOK 30%; lamanya proses verifikasi dan asistensi di Kabupaten/Kota; serta adanya tambahan persyaratan dari Pemda untuk pencairan tahap 1. melalui Rakor ini dapat diformulasikan berbagai solusi, sehingga penyaluran Dana Desa untuk pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

“Untuk itu, Menko PMK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang telah menyalirkan Dana Desa Tahap 1 dan 2 tepat waktu, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lancar, termasuk pelaksanaan padat karya tunai di desa,”jelasnya.

Menko PMK, tambahnya, juga berpesan agar Kepala Desa dapat mensukseskan pelaksanaan padat karya tunai di desa, serta  memanfaatkan Dana Desa secara bijak dan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan  kita begotong royong untuk menjadikan Desa sebagai tempat yang rakyatnya sejahtera, maju, dan berkebudayaan. Hadir dalam acara ini Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo; Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo; Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto; dan beberapa perwakilan lainnya.

Categories: