Oleh humas on May 09, 2018

Banda Aceh (08/05)--- Secara keseluruhan, isu kebudayaan memang masih belum menjadi salah satu bahasan penting di level kebijakan pemerintah. Padahal, sebagai simbol kekayaan suatu bangsa dan negara, negara yang kaya akan kebudayaan seperti Indonesia nyatanya masih harus berjuang keras mengelola, merawat, dan melestarikan kebudayaannya. Sebagai produk kebudayaan, keberadaan museum di tanah air juga masih belum jadi magnet penarik minat apalagi rasa bangga masyarakat. Tentu tidak mengherankan bila kemudian permuseuman di Indonesia punya banyak pekerjaan rumah yang menanti untuk segera dibereskan, sebut saja misalnya masalah regulasi, kelembagaan, anggaran, Sumber Daya Manusia, benda koleksi, dan segala sarana - pra sarananya. 

Maka, khusus untuk masalah permuseuman ini, Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Warisan Budaya menggelar Rapat Koordinasi Nasional Permuseuman Seluruh Indonesia untuk berkoordinasi sekaligus mensinkronkan serta mengendalikan berbagai program dengan kebijakan permuseuman di Kota Banda Aceh, Selasa pagi hingga malam. Rakornas dibuka oleh Asisten I Gubernur Aceh bidang Pemerintahan, M. Ja’far, dan dihadiri oleh para kepala dinas kebudayaan, kepala museum anggota Asosiasi Museum Indonesia (AMI) dan Asosiasi Museum Indonesia Daerah (Amida).

Asisten Deputi Warisan Budaya, Kemenko PMK, Pamuji Lestari, dalam paparannya menegaskan kembali bahwa museum adalah bagian tidak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia, melalui SK Menko PMK No.20/2016 tentang Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia terus mendorong sinergitas yang kuat berbagai program dan kegiatan 18 K/L dalam upaya menjaga kekayaan budaya Indonesia.

Untuk level daerah, dalam rakornas diketahui bahwa keberpihakan para pemerintah di daerah mulai dari bupati/walikota punya pengaruh yang sangat kuat terhadap keberlangsungan museum, khususnya yang milik daerah. Di DI Yogyakarta misalnya, kepedulian ngarso dalem sebagai kepala daerah berpadu manis dengan strategi inovatif serta sosialisasi efektif pengurus museum sehingga Warga Yogya sangat bangga dan gemar memgunjungi museum. Sementara untuk museum milik swasta, menurut Manajer Operasional Museum Angkut di Kota Batu, Malang, Jatim, Endang A Sabirin, harus punya tiga jelas yaitu jelas perencanaan, jelas pengarahan, dan jelas organisasional. “Media sosial sangat membantu kami dalam promosi yang sekaligus juga sosialisasi kepada calon pengunjung museum. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membuat pengunjung terkesan lalu mereka mau bercerita kepada orang lain dan akhirnya menarik mereka untuk berkunjung juga,” kata Endang lagi.

Standarisasi dan Revitalisasi

Rakornas Permuseuman Indonesia kali ini turut menghadirkan pula Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Museum Kemendikbud yang memaparkan tentang kebijakan dan tindak lanjut standarisasi museum di tanah air.

Sampai dengan tahun 2018 tercatat di Indonesia terdapat 435 museum yang dimiliki oleh K/L, Pemerintah Daerah, bahkan perorangan atau swasta. Sebagai lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan atau sesuai dengan penjelasan  PP 66/2015, museum di Indonesia  saat ini dikelola dengan berbagai cara dan memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Maka kemudian pemerintah melalui Kemendikbud mencoba standardisasi museum yang tujuannya untuk mengetahui kualitas pengelolaan museum; untuk meningkatkan kualitas pengelolaan museum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pembinaan museum. Standardisasi museum baru dilakukan dua tahun setelah museum berdiri. Standardisasi museum yang telah berdiri sebelum PP 66/2015 dapat langsung dilakukan standardisasi. Mendikbud melalui Direktorat PCBM melaksanakan standardisasi museum dengan melibatkan narasumber yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan komunitas. Penilaian standardisasi museum dilakukan dengan cara visitasi ke museum sesuai dengan instrument standardisasi. Hasil standardisasi yang akan diberikan kepada suatu museum antara lain Nilai akhir 86,66 – 100 atau Tipe A  (amat baik); Nilai akhir 73,33 – 86,65 atau Tipe B (baik); dan Nilai akhir 60 – 73,32 atau Tipe C (cukup). Hasil penilaian akan disampaikan kepada museum yang bersangkutan dalam bentuk surat dan sertifikat.

Tahun 2017, hasil standardisasi museum telah menjangkau 104 museum yang terdiri atas Tipe A (Sangat Baik) sebanyak  26%; Tipe B (Baik) 29%; dan Tipe C (Cukup) 45%. Adapun target standardisasi museum di tahun 2018 sebanyak 150 museum dan 2019 sebanyak 181 museum. Ke depan, standardisasi museum akan dilakukan dengan cara evaluasi museum setiap tiga tahun dengan penetapan standar penilaian yang meningkat serta adanya pembinaan.

Selain standardisasi, Direktorat PCBM Kemendikbud juga melakukan revitalisasi museum yang maksudnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya sehingga museum dapat menjadi tempat yang dirasakan sebagai kebutuhan untuk dikunjungi. Revitalisasi ini selanjutnya meliputi aspek fisik, manajemen, program, pencitraan, kebijakan, dan jaringan.

Akhirnya, rakornas ditutup dengan sejumlah rekomendasi yang akan terus dikawal oleh koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK untuk ditindaklanjuti oleh K/L terkait termasuk di antaranya mengkaji usulan menjadikan museum daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar kesulitan anggaran dapat teratasi; mengkaji kembali pula penguatan kelembagaan dan SDM museum; dan upaya satu data terpadu untuk permuseuman nasional. (IN)

Categories: