Oleh humas2 on October 18, 2016

Jakarta (18/10)--- Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sujatmiko, Pagi kemarin memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Eselon I terkait Gugus Tugas – Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) di Ruang Rapat Lt.7, Kemenko PMK (17/10).

Rakornis lanjutan kali ini mendengarkan Perwakilan K/L yang hadir untuk memberikan laporan kemajuan capaian program secara rinci sebagai penanggung jawab pencegahan dan penanganan TPPO, memantau perkembangan, permasalahan dan evaluasi guna dilanjutkan ke Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri.  “Laporan dari K/L perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan Rakor tingkat Menteri, permasalah-permasalahan dari masing-masing K/L sudah kami catat untuk nantinya dilaporkan ke tingkat menteri nantinya," ujar Sujatmiko.

Dalam Rakornis kali ini dihadiri oleh perwakilan K/L di antaranya Kementerian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag),Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona (Bappenas), Mahkamah Agung.

Sampai Oktober 2016 telah terbentuk Gugus Tugas (GT)  PPTPPO di 32 Provinsi, 2 Provinsi yaitu Papua dan Papua Barat dalam proses persiapan pembentukan GT,  terbentuk 193 GT PPTPPO di Kab/Kota ( ada 2 GT terbentuk yaitu Bengkalis dan Gianyar). Salah satu upaya pencegahan  TPPO  dengan percepatan pembangunan wilayah perbatasan melalui program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI di Kab. Nunukan yang diresmikan Menko PMK pada 16 Februari 2016.

Dalam laporannya, Kementerian Luar Negeri menjelaskan perkembangan penangganan kasus perdagangan orang di luar negeri. Sampai dengan pertengahan Oktober 2016 tercatat 274 orang menjadi korban perdagangan orang. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai langkah pencegahan TPPO, Kemlu dan perwakilan Indonesia di luar negeri mengadakan sejumlah talk show, kerjasama dengan berbagai negara, dan Capacity Building bagi korban.

Sementara itu, Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melaporkan perkembangan mengenai layanan perlindungan bagi korban TPPO. Layanan tersebut meliputi informasi terkait dengan layanan perlindungan kepada saksi/ korban melalui kegiatan dukungan pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, layanan bantuan medis, layanan bantuan psikologis, serta fasilitasi pengajuan permohonan restitusi. 

Fotografer : Dwi Prasetya

Reporter : Rieska

Editor : Siti Badriah