Oleh humas on November 09, 2016

Jakarta (9/11)--- Kedeputian bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK, pagi ini menggelar rapat koordinasi teknis tingkat Eselon I terkait persiapan Rakor Tingkat Menteri (RTM) tentang desa yang direncanakan Kamis esok (10/11). Rakornis dipimpin oleh Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Pktrans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Perwakilan Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Perwakilan dari Kementerian PPN/ Bappenas.

Dari hasil rapid assessment rakor eselon II Kemendes tanggal 2 November 2016 di Kemenko PMK, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu perlu kekonsistenan antara arah kebijakan RKP dengan kegiatan prioritas di masing-masing Ditjen (Mengikuti konstruksi RKP 2017); rekrutmen pendampingan desa oleh Kementerian Desa dan PDTT harus menyesuaikan dengan revisi skema rekrutmen pendampingan desa yang telah disiapkan oleh Kemenko PMK; Kemendes menyampaikan progress perkembangan 5000 Desa Tertinggal menjadi Berkembang; dan 2000 Desa Berkembang menjadi Mandiri (hasil analisis gap) kepad aKemenko PMK; untuk mengantisipasi pemotongan anggaran yang cukup signifikan pada Tahun Anggaran 2017, strategi yang dilaksanakan Kemendes yaitu koordinasi dan konsolidasi internal serta kerja sama dan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemda, BUMN, BUMD, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan unggulan.

Hal-hal yang rencananya akan didiskusikan di dalam rakor tingkat menteri antara lain pensinergian pendamping desa, BUMDes, analisis gap, program-program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, KKN tematik Revolusi Mental, dan penguatan balai. Akhir bulan November ini, ditargetkan SKB antara Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPN/Bappenas tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa sudah selesai ditandatangani. (olv)