Oleh humas2 on December 30, 2016

Jakarta (30/12) – Deputi bidang  Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Sigit Priohutomo, pagi ini memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) tindak lanjut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Ruang Rapat lt. 3 Kemenko PMK, Jakarta. Turut hadir dalam rakornis ini Sekretaris Utama (Setama) BKKBN, Nofrijal; dan perwakilan dari K/L terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Tujuan dari rakornis kali ini untuk melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) atas implementasi UU No.23 Tahun 2014 tentang  pemerintahan daerah sekaligus menampung segala usulan kebijakan terkait pengalihan urusan pemerintah konkuren yang terpengaruh dengan adanya kebijakan penganggaran dalam APBD TA 2017.  Rakornis yang dilaksanakan pagi ini juga untuk menindaklanjuti hasil rapat terbatas menteri terkait Pengalihan Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) yang dilangsungkan pada 19 Oktober Lalu.

Berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan tenaga PKB/PLKB menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi pendayagunaannya tetap di Kabupaten/Kota. Proses serah terima personil sarana prasarana, pendanaan dan dokumen (P3D) dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Dalam Rakornis kali ini, Sigit selaku pimpinan rapat meminta peserta yang hadir untuk menginventarisasi dan melakukan pemetaan atas permasalahan yang terjadi di daerah terkait pelimpahan status ini. Ia juga meminta kepada seluruh k/l yang hadir untuk melakukan compressionguna menyamakan visi, melakukan coordination (share of task) dengan menjalankan tugasnya masing-masing, dan melakukan collaboration (share of resource) dengan melakukan pembagian sumber daya untuk mendukung pengalihan status PKB /PLKB ini dalam memenuhi amanat UU No.23 Tahun 2014.

“Perlu adanya kesamaan visi terlebih dahulu di antara kita semua. Kita perlu juga melakukan pemetaan dan inventarisasi permasalahan yang terjadi di daerah untuk segera didapatkan solusinya," jelas Sigit.

Menurut penuturan dari Sestama BKKBN, hingga saat ini tercatat sebanyak 15.777 orang PKB/PLKB yang secara resmi sudah siap dialihkan ke pemerintah pusat. “Saat ini berdasarkan data yang kami miliki, sudah ada 15.777 PKB/PLKB yang secara resmi sudah siap dialihkan minus DKI Jakarta sebanyak 273 orang yang belum secara resmi” ujar Nofrijal.

Sementara menurut Kemendagri, terkait pelimpahan PKB/PLKB ini yang baru diserahkan ke pusat hanya personil saja, sedangkan untuk sarana prasarana, pendanaan, dan dokumen masih merupakan aset daerah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dalam pelimpahan status itu sehingga kemendagri  mengusulkan perlu adanya peraturan baru yang diturunkan dari UU No. 23 Tahun 2014 untuk mengatur hubungan pemanfaatan PKB/PLKB terhadap pemda. (rhm)