Oleh humasnew on February 09, 2018

Jakarta (09/02) --Pemerintah tengah gencar mengaktifkan kembali rapat-rapat di level sub gugus tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO). Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya implementasi rencana aksi sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kejahatan TPPO.

Hal ini diungkapkan Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Anak dan Perempuan, Sujatmiko, saati memaparkan evaluasi pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan TPPO 2015-2019 (RAN PTPPO) di Ruang  rapat, Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat (09/02). Sujatmiko menjelaskan sesuai dengan tugas dalam gugus tugas yanga termuat di Perpres No 69 Tahun 2008 pasal 4, dijelaskan bahwa gugus tugas pusat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional.

Gugus Tugas juga bertugas memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial; memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Salah satu contoh adalah pemulangan korban sering menjadi masalah terkait anggaran, sehingga baik Pusat maupun Daerah perlu berkoordinasi lagi.

 “Saya ingin agar masing-masing K/L yang berada pada sub gugus tugas ini betul-betul memberi masukan dan saling mendukung dengan diadakannya rakor-rakor lanjutan agar dapat segera dibahas pending-pending isu yang masih menjadi permasalahan kita bersama,” ujar Sujatmiko.

Sujatmiko juga berharap agar seluruh pending-pending isu ini dapat segera diperbaiki agar ke depannya dapat berjalan lebih baik lagi.Hadir dalam rapat ini perwakilan lagi Kemendikbud, Kemenkes, kemenkumham, Kejagung, POLRI serta beberapa perwakilan lainnya.