Oleh humas2 on November 16, 2016

Jakarta(16/11)—Menindak lanjuti arahan Menko PMK yang berkaitan dengan isu defisit BPJS kesehatan, Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tubagus Achmad Choesni,hari ini  memimpin rapat koordinasi teknis(rakornis) tingkat eselon I untuk membahas tindak lanjut hasil rapat terbatas (ratas) mengenai pembiayaan bpjs kesehatan pada tanggal 9 November 2016.

Terdapat tiga pokok bahasan dalam rapat ini yaitu pertama, mengenai Payung Hukum penanggulangan defisit BPJS Kesehatan (Penyesuaian iuran non PBI dan Peran Pemda); Kedua, kajian keterlibatan Pemda dalam penanggulangan defisit pembiayaan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah diminta agar berperan aktif dalam upaya memenuhi jaminan dan pelayanan kesehatan masyarakat agar pemerintah pusat dan daerah bisa berbagi beban dan tanggung jawab. Pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola BPJS Kesehatan, namun tetap dalam koridor pengawasan pemerintah pusat, guna memudahkan dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mengurangi beban APBN; Kemudian yang ketiga, upaya Peningkatan dan pemantauan utilisasi faskes. Dalam hal ini peningkatan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Hadir dalam rakornis ini Direktur perwakilan dari BPJS Kesehatan, Deputi Bappenas, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Ketua DJSN, Kemendagri, Kemenkes, Kemenkeu, dan anggota DJSN. ((fin)