Oleh humas on April 12, 2018

Jakarta (12/04) --- Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus, Wijanarko Setyawan, memimpin rapat terkait permohonan koordinasi pembangunan Kabupaten Malinau sebagai kabupaten perbatasan dan konservasi yang termasuk dalam kabupaten terpencil, terdepan dan terluar (3T) di ruang taskin, Kemenko PMK Jakarta.

Bupati Malinau, Yansen, menjelaskan saat ini percepatan pembangunan Indonesia yang merata dan berkeadilan belum dirasakan masyarakat Kab Malinau. Sebagai wilayah perbatasan dan konservasi, Kab Malinau berada di wilayah yang masih sangat terpencil masih bahkan belum  memiliki akses transportasi darat dan sungai yang memadai. Dampaknya,  segala ongkos kehidupan sehari-hari menjadi mahal, antara lain biaya penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan, biaya hidup masyarakat, kurangnya akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, terbatasnya sarana prasarana dasar perumahan, air bersih, listrik dan telekomunikasi serta terhambatnya perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. “Dengan adanya Nawacita ketiga dari Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas nasional membangun dari pinggiran merupakan salah satu harapan kami, karena kami termasuk daerah perbatasan yagn kecil,” Ujar Yansen.

Kab Malinau disebut sebagai Kabupaten Konservasi yang sudah dideklarasikan pada tahun 2005 kemudian disahkan pada tahun 2007 dengan Perda No 04 tahun 2007 tentang kabupaten sebagai kabupaten konservasi dengan luas hutan alam sekitar 3,4 juta ha. Yansen menyebut jika hutan di Kab Malinau sebagai kawasan hutan “ter-virgin” di dunia menurut peneliti Inggris yang berkunjung ke Kab Malinau. Yansen berharap kawasan konservasi dan perbatasan pinggiran Malinau mendapat dukungan pendanaan yang bersifat permanen melalui formula DAU serta harus memikirkan hutan sebagai daerah konservasi. 

Wijanarko menambahkan secara umum diperlukan rapat lanjutan tingkat eselon 1 untuk menggambarkan persoalan daerah yang tidak tertangani dan bisa menjadi pertimbangan untuk memajukan bangsa. “Semoga kajian ini bisa menjadi pertimbangan untuk memajukan kepentingan bangsa,” tutup Yansen. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kemendagri, perwakilan fakultas kehutanan IPB, dan perwakilan Asdep di lingkungan Kemenko PMK. (ris)

Categories: