Oleh humas on January 30, 2018

Jakarta (30/01)--“Melalui koordinasi Kemenko PMK, saat ini kita sudah punya konsep Grand Desain Rehabilitas (GDR) Napza dan Rencana Aksi Nasionalnya (RAN),” demikian yang disampaikan Sigit Priohutomo, Deputi Bidang Koordinator Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK, saat menghadiri acara Monitoring Saran Ombudsman RI terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), di kantor Ombudsman, Jakarta. 

Menurut Sigit, pecandu atau korban penyalahgunaan Napza bukan selalu soal medis, tetapi menyakut pula masalah sosial, dan budaya. Untuk itu penanganannya (rahabilitasi) juga harus bersifat komprehensif, tidak parisal atau sendiri-sendiri. “saat ini banyak tempat rehabilitasi yang dimiliki IPWL atau pihak lainya sehingga membuat masayarakat bingung. Kedepan, kita harapkan ada satu tempat rehabilitasi dimana apapun teknik,motede atau pendekatan yang digunakan ada disitu,” jelasnya.

Terkait dengan payung hukum GDR, menurut Sigit saat ini Kemenko PMK masih terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, terutama Kementerian Hukukm dan Hak Asasi Manusia. “Payung hukum untuk GDR ini bisa Permenko atau Perpres kita belum tahu yang pasti saat ini kita terus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini,” terang Sigit.   

Sementara itu, dalam paparan anggota Ombudsman RI, Adrianus Mailala, terungkap bahwa Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam program rehabilitasi oleh K/L, peran tersebut, antara lain; Pertama, mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan; Kedua, memastikan aksesibilitas rehabilitasi yang dilakukan oleh K/L; Ketiga, memastikan integrasi dan sinergitas antara K/L terakit program rehabilitasi; Keempat, merumuskan kebijakan nasional terkait standar biaya dan standar pelayanan program rehabiliasti dan paska rehabilitasi dengan melakukan koordinasi dengan K/L.

Peran strategis Kemeko PMK, menurut Adrianus, karena didasari atas   investigasi tim Ombudsman di empat daerah di Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, dengan cakupan 12 titik IPWL. “Kami (melakukan) kunjungan ke rumah sakit rehabilitasi, ke rumah sakit swasta, pura-pura jadi pecandu,” katanya. 

Menurut Adrianus, adanya ego sektoral dalam penanganan rehabilitasi pecandu narkotika yang meliputi Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. “Perlu ada semacam konsensus,” tuturnya. Ia pun mendorong Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasi kementerian dalam rehabilitasi ini.

Adrianus juga mengatakan bahwa tim ombudsma dalam investigasinya menemukan tidak adanya standarisasi dalam pelayanan rehabilitasi pengguna narkobadi IPWL, untuk itu perlu standardisasi antar-Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dari lembaga dan kementerian. "Ketika ada standar yang berbeda, pola dan data yang berbeda, tentu kita perkirakan ada yang tidak efisien dan tidak efektif," ujar Adrianus.

Aksesibilitas program rehabilitasi juga menjadi sorotan. Ombudsman menilai rendahnya aksesibilitas program rehabilitasi, keterjangkauan informasi, dan biaya membuat kesuksesan program rehabilitasi narkotika belum jelas. “Masyarakat belum sepenuhnya memahami akses rehabilitasi narkoba, baik dari segi informasi, jaminan hukum serta keterjangkauan biaya,”tambah Adrianus. 

Kegiatan Monitoring Saran Ombudsman ini secara langsung dibuka oleh Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai dan dihadiri oleh Menteri Sosial, Idrus Marhan, serta perwakilan dari Kemenkes, Kemensos, maupun BNN. (DAM)

Categories: