Oleh humas on August 29, 2018

Jakarta (29/08) --- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Sigit Priohutomo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Peningkatan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan. Rakornas diselenggarakan di Hotel Merlyn Park, Jakarta

Dalam sambutannya, Sigit kembali mengingat Nawacita Kabinet Kerja butir 5 yang berbunyi “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Berdasarkan Nawacita tersebut, Menurut Sigit, pemerintah telah berupaya mewujudkan agenda prioritas Nawacita bidang kesehatan melalui RPJMN 2015-2019 dan program Quick Win bidang kesehatan tahun 2015. Program itu antara lain meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana, tenaga kesehatan dan alat kesehatan. 

Sigit mengatakan bahwa transisi epidemiologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan tanpa mengenal batas wilayah administratif. Multiple burdens penyakit serta bonus demografi dengan triple burdens didalamnya, menjadi tantangan yang tidak boleh dianggap enteng oleh kita semua. Menurut data, distribusi penduduk sakit saat ini menunjukkan prosentase antara 23-30%, artinya penduduk sehat mencapai 70%-77%. Namun membutuhkan biaya hampir 85% dari total anggaran kesehatan.

“Sementara itu intervensi program promotif dan preventif yang hanya membutuhkan 15% dari total anggaran kesehatan, namun memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu perubahan paradigma pelayanan kesehatan sudah selayaknya memperkuat upaya Promotif dan Preventif,” Ujar Sigit.

Menurut Sigit, saat ini Pemerintah sedang berupaya di dalam membangun ruang tersebut dengan kebijakan program yang diarahkan pada: Pembangunan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, Pembangunan Kesehatan melalui Program Indonesia Sehat, Pembangunan Kesejahteraan melalui Program Indonesia Kerja dan  Program Keluarga Sejahtera, serta Pembangunan Karakter Bangsa melalui Revolusi Mental.

Lebih lanjutnya, Sigit menjelaskan bahwa pembangunan bidang kesehatan adalah sebagai salah satu pilar utama dalam membuktikan kehadiran Negara dalam melindungi seluruh warga Negara Indonesia. Prestasi sebuah daerah dan pemimpinnya harus dibuktikan melalui keberhasilan mencapai berbagai proxy indikator pembangunan bidang kesehatan. 

"kementerian koordinator diberi kewenangan untuk melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan setiap program dari Kementerian dan Lembaga terkait yang berada dibawah koordinasinya sehingga pada implementasinya diharapkan tidak ada lagi kendala akibat tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang sebuah program/kegiatan sehingga tidak tercapai kesepahaman/multi tafsir ditambah masih sering dirasakan adanya ego sektoral dari Lembaga, Kementerian dan Pemerintah Daerah,"jelas Sigit.

Rakornas dengan tema “Sinergitas Pusat dan Daerah dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Era JKN” menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB, Kemendagri,  Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemenkes serta peserta yang hadir dari KSP, Sekretariat Kabinet, Kemenristekdikti, BKKBN, TNI, BPJS Kesehatan, Perwakilan Rumah Sakit, IDI,IBI serta beberapa perwakilan K/L yang ada di Daerah.

Categories: