Oleh humas on April 06, 2018

Jakarta (6/4) – Pemerintah akan lenih cepat mempercepat penyaluran dana desa dan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) untuk tahun ini. Hal itu tercermin dalam Breakfast Meeting Rapat Pembahasan Penyaluran Dana Desa dan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta.

Breakfast meeting ini didorong setelah 3 tahun pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaannya serta progress penyaluran Dana Desa yang telah dilakukan. Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B.Harmadi yang memimpin jalannya Breakfast Meeting mengatakan, hasil rapat ini nantinya akan menjadi bahan Menko PMK untuk dilaporkan kepada Presiden. Atas dasar itu ia meminta sinergitas Kementerian dan Lembaga (K/L) yang hadir untuk bersama memecahkan permasalahan yang ada sekaligus mempercepat penyaluran dana desa dan PKTD. Dalam kesempatan itu pula, Sonny berharap agar Kementerian dan Lembaga juga kembali mensosialisasikan pelaksanaan program PKTD khususnya dalam menurunkan angka stunting.

Hal ini sesuai dengan RTM terakhir (Maret) yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani yang mengevaluasi pelaksanaan program PKTD khususnya untuk menurunkan angka stunting. Seperti diketahui program PKTD telah menetapkan sasaran prioritas pelaksanaan di 1.000 desa yang tersebar di 100 kabupaten. Pada Tahap I yang dilaksanakan Januari 2018, PKTD direncanakan terlaksana di 100 desa di 10 kabupaten. Terkait dengan ini, Sonny dalam Breakfast Meeting juga meminta agar Kementerian dan Lembaga terkait fokus dengan target 1.000 desa tersebut.

Hadir dalam Breakfast Meeting kali ini, Sekretaris TNP2K Bambang Widianto, Deputi Bidang Kajian dan Pengelelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis KSP Yanuar Nugroho, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Taufik Madjid, Deputi Bidang Pengembangan Regional PPN/ Bappenas Rudy Prawiradinata, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Budiarso Teguh Widodo, Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Rafdinal serta para Asdep di Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK. PS

Categories: