Oleh humas on November 02, 2018

Jakarta, (31/10) Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Ghafur Dharmaputra memimpin rapat koordinasi,  sinkronisasi dan pengendalian kebijakan tentang perlunya sinkronisasi program pemberdayaan perempuan di berbagai kementerian dan lembaga. Program hasil sinkronisasi akan diujicobakan tahun 2019.

Ghafur dalam arahannya menyampaikan bahwa untuk menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, Pemerintah dalam 4 tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Berbagai kebijakan dan program diluncurkan antara lain melalui pemberian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan beras sejahtera yang dewasa ini diberikan melalui bantuan pangan non tunai.

Sesuai tugas dan fungsi Kemenko PMK, upaya pemberdayaan perempuan difokuskan pada identifikasi dan memadukan program dan kegiatan K/L, BUMN, swasta, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk dipadukan dan dipilih menjadi uji coba (piloting) di beberapa lokasi, imbuh Ghafur.

Dalam piloting ini diharapkan terjadi sinergitas program dan kegiatan antara K/L, pengusaha, dan OMS yang saling mendukung dan bergotong royong untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi.

Hadir dalam rapat  KSP perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dikbud, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian PPPA, Kemenko Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, dan BNP2TKI. (Sumber: Kedeputian VI)

Categories: