Oleh humas2 on November 24, 2016

Jakarta (23/11)—Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa, hari ini memimpin rapat koordinasi (rakor) tingkat eselon I tentang Sinkronasi Rancangan Peraturan Pemerintah atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 10 November 2016 terkait Rancangan Peraturan Pemerintah atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. Sebagai pimpinan rapat, Yan meminta kepada perwakilan dari masing-masing perwakilan yang hadir untuk memberikan masukan agar dapat mencapai kesepakatan dan sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

Ada beberapa usulan perubahan rancangan peraturan pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang dibahas dalam kesempatan itu, salah satunya pada Pasal 6 ayat (5)yaitu;  Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana menjadi Dana Darurat Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Dalam kesempatan ini Yan mengatakan, bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah ini sudah melalui proses yang panjang dan telah dilakukan rapat pleno berkali-kali sehingga sudah bisa menjadi jalan keluar atas Rancangan Peraturan Pemerintah atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. “untuk mensinkronkan apa yang sudah ada, yang jadi permasalahan adalah tentang nomenklatur, karena itu dapat disimpulkan bahwa rancangan peraturan pemerintah yang sudah disusun akan di tindaklanjuti, karena sudah melalui proses yang panjang. Terhadap istilah-istilah yang belum jelas nantinya akan diberikan penjelasan”, tutup Yan diakhir rapatnya.