Oleh humas on November 10, 2018

Bogor (9/11) -- Asisten Deputi Bidang Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Suharmansyah memimpin rapat Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK. Rapat dilaksanakan di Bogor, Jum'at malam (9/11).

“Malam ini kita akan membahas tindak lanjut penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB. Sebab, penilaian ini penting bagi institusi kita agar dapat menaikkan performa kinerja kita serta dalam rangka untuk mencapai target penilai sekitar 75-80 point,” demikian disampaikan Suharmansyah dalam pengantar rapatnya.

Menurut Suharmansyah, tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Untuk itu dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kemenko PMK telah memiliki nilai utama yang mirip dengan gerakan revolusi mental. 

Nilai utama tersebut, lanjut Suharmansyah adalah Integritas, yaitu sikap jujur, dapat dipercaya, berkarakter dan bertanggung jawab. Etos Kerja, merupakan sikap mental kerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing. Gotong Royong, adalah sikap bekerja sama, solidaritas tinggi, komunal, berorientasi pada kemaslahatan bersama, dan kewargaan.

Menurut Suharmansyah, nilai-nilai utama reformasi birokrasi harus diinternalisasi oleh seluruh pegawai maupun sistem yang ada di Kemenko PMK. Perubahan dalam Kemenko PMK akan dirancang pada tataran  system set, mindset, dan cultural set pegawai.

“Bukan hanya aspek administratif-prosedural, namun terutama pola pikir dan budaya kerja. Bukan hanya pada tataran struktural-organisatoris, tetapi juga aspek kultural,” ujar Suharmansyah.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan Sorni Paska Daili lebih menekankan kelengkapan dokumen dan administrasi pelaksaan kegiatan serta segera dilaporkan ke Tim RB Kemenko PMK. “Saya berharap kepada teman-temen Kedeputian agar segera melaporkan kegiatan KSP-nya kepada Tim, karena hal tersebut adalah salah satu evaluasi dari Tim penilai RB Kemenpan RB,” ungkapnya.

Kegiatan rapat dalam rangka penguatan kegiatan dan tata kelola dihadiri juga oleh Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, Ade Rustama serta perwakilan dari unit kerja Kedeputian dan Set Menko. Pada Sabtu pagi harinya (10/11) kegiatan dilanjutkan dengan outbound dalam rangka peningkatan capacity building. (DAM)

Categories: