Oleh humas on November 02, 2018

Jakarta (02/11) – Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi memimpin rapat koordinasi terkait dengan perkembangan dan penanganan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Rakor diselenggarakan di ruang rapat Lt. 3 Kemenko PMK, Jakarta dan di hadiri oleh para stakeholder terkait.

Mengawali arahannya, Sonny menyampaikan bahwa berdasarkan kebijakan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden tidak ada hunian sementara (Huntara) bagi korban bencana bumi di NTB.  Sebab, huntara memiliki kelemahan, yaitu para korban bencana tidak segera pulih secara psikologis. Selain itu, bencana di NTB tidak banyak dilakukan re-lokasi, berbeda dengan bencana di Sulawesi Tengah.

Karena tidak ada kebijakan huntara di NTB, menurut Sonny, bagi lembaga-lembaga sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik dalam maupun luar negeri yang ingin membantu membangun rumah sebaiknya membangun hunian transisi yang suatu saat dapat menjadi hunian permanen dalam jangka panjang atau hunian sementara yang sifatnya komunal yang suatu saat dapat dimanfaatkan menjadi bangunan permanen.

“Saya menyadari semakin permanen bangunannya semakin mahal juga biaya yang diperlukannya namun semakin lama juga bangunannya dapat digunakan,” imbuh Sonny.

Menurut Sonny, pembangunan huntara di daerah Suku Bayan adalah contoh yang bisa diadopsi. Pembangunan huntara di Bayan dibuat seperti home stay yang bergaya rumah Sasak.  Apabila suatu saat para korban bencana sudah tidak lagi tinggal di huntara lagi maka bangunannya dapat dijadikan homestay dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis sebagai homestay bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana perkampungan Suku Sasak atau gunung Rinjani.

“Saya mengingatkan saat membangun hunian transisi agar memperhatikan lahannya. Jangan sampai kita membangun di atas lahan yang menimbulkan sengketa atau suatu saat menjadi lahan yang digunakan bersama,” ujar Sonny.

Sonny juga menghimbau kepada para stakeholder yang hadir agar bisa secepat mungkin dalam melaksanakan pembangunan hunian transisi tersebut mengingat sudah masuk musim hujan. “Kasihan para korban yang saat ini masih tinggal di tenda-tenda karena saat musim hujan tenda sudah tidak layak lagi untuk ditempati,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sonny, dalam membangun sebaiknya lokasi tidak menyebar, fokus hanya pada satu komunitas serta tahu betul yang menjadi lokasi pembangunan. Dalam membangun harus juga memperhatikan sanitasinya berupa WC dan fasilitas air bersih. “Namun bagi stakeholder yang membangun dengan menggunakan APBN bangunannya harus tahan gempa sebagai salah satu syarat akuntabilitas,” tambahnya.