Oleh humas on August 15, 2018

Surabaya (15/8) -- “Dulu, desa hanya mengelola uang 20 juta/tahun, namun tiba-tiba desa harus mengelola uang 1 milyar lebih/tahun, tentunya perlu peningkatan kapasitas para aparatur desa,” demikian disampaikan oleh Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu pagi (15/8).

Kondisi tersebut, lanjut Sonny diibaratkan seperti anak SD yang diberikan uang jajan sebesar Rp 1 juta/hari. Anak kecil yang biasanya hanya jajan alat tulis, permen dan sebagainya akan bingung untuk membelanjakan uang tersebut. Sama halnya dengan para aparatur desa, pasti mengalami kesulitan dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlah sangat besar.

“Desa saat ini punya tanggung jawab yang besar, punya sumberdaya yang besar. Jadi apabila Desa diberikan uang yang besar maka kapasitas manusianya juga harus ditingkatkan. Merujuk pernyataan para ahli management bahwa penambahan anggaran atau duit harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas manusianya,  metode,mesinnya, dan materialnya (5 M),”ujar Sonny.

Akan tetapi, kata Sonny, fakta yang ada menyebutkan bahwa sebanyak 8000 kepala desa di Indonesia dari 74.957 Kepala desa tidak tamat SD. Sedangkan 40 persen Kepala Desa maksimal lulusan SMP. “Jadi peningkatan kapasitas itu sangat penting dan strategis,”ungkapnya.

Untuk itu, menurut Sonny, salah satu agenda penting pemerintah pusat adalah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan aparat desa menjadi lebih baik dan berkualitas dengan cara pendampingan, pelatihan dan penyuluhan. 

“Pembangunan Desa yang berkualitas selalu berawal dari musyawarah  yang berkualitas, musyawarah  yang berkualitas akan menghasilkan perencanaan desa yang berkualitas, perencanaan berkualitas akan menghasilkan pelaksanaan yang berkualitas juga. Dan faktor utama yang membentuk semua kualitas tersebut adalah pendamping yang berkualitas,”jelas Sonny.

Menurut Sonny, saat ini tiap-tiap program pemerintah telah memiliki pendamping. Ada pendamping desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian, penyuluh Keluarga Berencana dan sebagainya namun semuanya belum terintegrasi. Masing-masing masih berpikir sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya saja.

“Tugas kita hari ini adalah bagaimana mencari cara dan solusi dalam mengintegrasikan berbagai pendamping dan penyuluh agar pembangunan desa menjadi berkualitas dan kata kuncinya adalah integrasi,”jelas Sonny.

Diakhir arahannya, Sonny menyampaikan harapannya agar integrasi kegiatan pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan masyarakat desa dapat terwujud sehingga kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa menjadi berkualitas.

Sementara itu, Asisten Pemprov Jawa Timur Bidang Pemerintah dan Kesra, Supriyanto mengatakan bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, Pemprov Jatim telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan skill aparatur desa. 

Pada kesempatan tersebut, mewakili Gubernur Jatim, Asisten Pemerintah dan Kesra secara resmi membuka kegiatan Rakor yang mengusung tema:”Sinergi dan Integrasi Pendampingan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Keterpaduan Pembangunan Masyarakat Desa”. Rakor dikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur, Kemensos, Kemendes PDT, dan Kemenko PMK. (DAM)

Categories: