Oleh humas2 on November 30, 2016

Malang (30/11)--- Keasdepan bidang Koordinasi Kompensasi Sosial pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, pagi ini melakukan sosialisasi sekaligus pemaparan mengenai rencana perluasan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Penanganan Pengaduan (SPP) Program Raskin/Rastra dan Bantuan Pangan di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Provinsi Jawa Timur, Tikor Raskin yang berasal dari 38 Kab/Kota se-Jawa Timur, Perum Bulog Subdivre Malang, dan Tim LPPM UMM.

Kasubbid Kompensasi Non Pangan Bersyarat Kemenko PMK, Ginda Arthur Manurung, yang juga Anggota Tim Raskin Pusat, mengawali paparannya dengan latar belakang inisiasi dan designing SIM-SPP yang nyatanya sudah dimulai di tahun 2015 lalu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerja sama dengan Tikor Raskin Pusat. Inisiasi dan Desigining ini juga telah menetapkan lokasi untuk proyek percontohan. Untuk tahun 2016 ini, SIM-SPP tengah dikaji oleh Kemenko PMK selaku Tikor Raskin Pusat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, TNP2K, Kemdagri, dan Perum Bulog untuk diperluas ke seluruh wilayah Kab/Kota yang menjadi lokasi proyek percontohan yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali.

Sejak ditetapkan sebagai proyek percontohan penerapan SIM-SPP, ketiga gubernur dari tiga provinsi itu diakui Ginda menyambut dengan baik. “Begitu juga dengan para bupati dan wailkotanya, mengaku siap menerapkan SIM-SPP ini di wilayah mereka masing-masing. Kami juga sudah melakukan workshop sekaligus sosialisasi pembangunan SIM-SPP ini. Hasilnya, SIM-SPP ini sedang disiapkan untuk diluncurkan di tiga provinsi tadi.”

Secara keseluruhan, SIM-SPP ini, lanjut Ginda, dilatarbelakangi oleh UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik; Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Permendagri No. 42 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pedoman Umum Raskin; Panduan Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat TKPK Provinsi, Kabupaten dan Kota oleh Dirjen PMD Kemendagri; Rekomendasi KPK; Panduan Musyawarah Desa/Kelurahan Pos Pengaduan Masyarakat; dan Hasil kaji cepat daerah potensial untuk uji-coba penanganan pengaduan Raskin di tiga provinsi proyek percontohan.

Adapun mekanisme pengaduan masyarakat nantinya akan dikelola oleh suatu unit kerja yang merupakan bagian dari Tikor Raskin Pusat di bawah koordinasi Kemdagri. Kemdagri sebelumnya juga telah menyusun pedoman khusus untuk menangani masalah pengaduan, sementara aduan masyarakat terkait data Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat ditangani oleh TNP2K. Aduan di  wilayah provinsi, Kab/Kota akan ditangani oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Pengandun yang diterima selanjutnya ditangani secara berjenjang mulai dari daerah hingga pusat yang menyesuaikan pula dengan materi aduan.

“Sejauh ini, pengaduan masyarakat yang paling banyak tercatat adalah untuk masalah kualitas dan kuantitas Raskin,” ungkap Ginda lagi. “Nantinya, masyarakat yang mengajukan aduan dapat mengakses dan memantau terus aduan mereka melalui website atau sms. Masyrakat juga dapat menggunakan aplikasi LAPOR! Atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.”

Ke depan, jika berhasil diterapkan, SIM-SPP diharapkan mampu menjawab berbagai masalah pengaduan masyarakat terkait Raskin dan program bnauan pangan  yang diketahui selama ini belum ditangani secara efektif. Demikian pula dengan aplikasi LAPOR! Yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, di samping masyarakat juga memang belum paham benar apa itu Raskin/Rastra (sumber: Keasdepan bidang Kompensasi Sosial – Kedep II Kemenko PMK)