Oleh humasnew on March 29, 2018

Lombok (28/03)--- Para Peserta Rapat Koordinasi yang membahas tentang revitalisasi Fungsi-fungsi keluarga melalui optimalisasi bimbingan pra nikah dan sertifikasi calon pengantin di Kota Mataram, NTB, akhirnya sepakat untuk memahami pentingnya bimbingan pra nikah dan sertifikasi calon pengantin demi merevitalisasi fungsi – fungsi keluarga sebagai fondasi pembangunan ketahanan keluarga yang berujung pada upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Para peserta akan menggunakan materi dan pemahaman yang didapat dari Rapat Koordinasi ini sebagai bahan rekomendasi penyusunan kebijakan di instansi masing-masing. Demikian pula dengan para pemangku kepentingan yang bertekad secara sinergis akan menyusun langkah-langkah percepatan dan sinergisitas program serta kegiatan lintas SKPD dan perwakilan instansi pusat di lingkup Provinsi NTB mengenai bimbingan pra nikah dan sertifikasi calon pengantin. Pernyataan ini para peserta ini merupakan beberapa kesimpulan penting sekaligus rekomendasi sebagai langkah tindak lanjut dari upaya Pemerintah yang saat ini tengah gencar mencegah pernikahan dini.

“Kami sedang berusaha keras melakukan segala cara agar pernikahan dini dapat dicegah karena mengingat dampak yang ditimbulkannya akan sangat luas, selain karena negara kita tidak lama lagi akan menyongsong bonus demografi,” papar Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Sujatmiko, dalam arahannya. “Anak-anak remaja yang saat ini sudah menikah, seharusnya jadi populasi bangsa yang sangat produktif saat Indonesia memasuki bonus demografi tadi. Sebuah keuntungan besar suatu negara yang justru semestinya sudah mulai sekarang dipersiapkan, termasuk generasi muda sebagai penerus bangsa.”

Sujatmiko dalam arahannya menegaskan bahwa diperlukan suatu gerakan bersama dari semua pihak termasuk para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk lebih menguatkan tujuan bimbingan pra nikah sebagai gerbang utama membangun suatu keluarga, salah satunya dengan banyak memberikan pemahaman dan wawasan meluas tentang makna sesungguhnya dari pernikahan. “Karena memang menikah butuh banyak persiapan, tidak cukup hanya sekadar keinginan. Di sinilah bimbingan pra nikah menjadi penting. Setiap pasangan harus mengerti benar apa dan bagaimana kesiapan mereka baik sebagai istri atau suami serta nantinya kelak menjadi orang tua jika diberikan keturunan,” tambah Sujatmiko.

Sujatmiko juga berpesan agar bimbingan pra nikah yang nantinya diperoleh setiap pasangan calon pengantin dapat disajikan dalam satu pedoman yang sudah banyak diberikan masukan oleh lembaga-lembaga terkait agar lebih berbobot. Jika sudah jadi, pedoman itu dapat disebarluaskan dengan situasi kekinian seperti dapat dengan mudah diakses lewat media sosial atau bahkan dapat diunduh dalam versi lengkapnya. “Kalau perlu, bimbingan pra nikah itu dapat disajikan dengan cara yang tidak membosankan seperti mendengarkan orang ceramah tetapi dengan cara lain yang lebih akrab, durasinya tidak dalam dua sampai tiga hari, dan tentu saja harus menyesuaikan dengan tingkat pendidikan pasangan calon pengantin,” pungkasnya.

Rapat koordinasi yang dibuka langsung oleh Asisten I Sekda Provinsi NTB, Agus Patria, ini selanjutnya menegaskan pula komitmen dan dukungan dari organisasi masyarakat tentang program bimbingan pra nikah dan sertifikasi calon pengantin melalui sosialisasi pentingnya bimbingan pra nikah dan sertifikasi calon pengantin; identifikasi dan penjangkauan  pasangan calon pengantin; pemberian motivasi, penyuluhan, dan pendampingan agar pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA/lembaga agama, pemeriksakan status kesehatan di Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan, dan perencanaan keluarga. Rakor dihadiri oleh para pemuka agama dan masyarakat NTB, jajaran Kantor Perwakilan BKKBN NTB, jajaran SKPD Provinsi NTB, Duta Generasi Berencana NTB, dan media lokal. Rakor lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan paparan nara sumber dari BKKBN, Kantor Perwakilan BKKBN NTB, dan Kantor Wilayah Kemenag.

Provinsi NTB dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan rakor karena provinsi ini tercatat masih tinggi angka pernikahan dini-nya, demikian pula dengan kasus perceraian, tingkat kemiskinan serta sebagai daerah kantong TKI. Pernikahan dini di NTB sebagian besar masih dianggap oleh masyarakatnya sebagai bagian dari tradisi yang lazim dikenal dengan istilah “merarik.” Meskipun angkanya masih kecil, tradisi merarik perlahan mulai berubah seiring berubahnya pola pikir masyarakat. Terlebih lagi, Pemprov NTB telah menerbitkan Surat Edaran mengenai pendewasaan usia perkawinan dan kemudian mem-viralkan sosilisasi pencegahan pernikaan usia dini yang ber-tagar: “Kenakan Baju Wisuda, baru Baju Pengantin.” (IN)