Oleh humas on January 24, 2018

Jakarta (24/1)-- Sebanyak 12. 262 orang Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dideportasi melalui Pasir Gudang ke Tanjung Pinang selama periode Januari  hingga 30 Agustus.  Deportasi  TKIB dari wilayah Malaysia melalui Pasir Gudang ke Tanjung Pinang sampai pemulangan ke daerah asal, selama ini dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos). Namun sejak Sepetember 2017, deportasi mengalami perubahan tempat dan dilakukan oleh masing-masing depot imegreseen sehingga pemulangan sampai ke daerah asal dilaksanakan BNP2TKI.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko saat memberikan pengantar pada Rakor Penanganan Deportasi TKIB dari Malaysia dan Penyelesaian Biaya Orang Dengan Ganguang Jiwa Berat (ODGJ) Kab. Nunukan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

“Selama ini penanganan deportasi TKI ke Tanjung Pinang dilakukan oleh Kemensos. Namun sejak September pemulangan TKIB sampai ke daerah dilakukan atau jadi tanggung jawab BNP2TKI,” ujarnya.

Perubahan yang terjadi, terang Sujatmiko, membutuhkan perhatian bagi para pihak baik dari Kemensos maupun BNP2TKI. Kemensos fokus pada penanganan korban perdagangan orang. Sedangkan TNP2TKI fokus pada pemulangan TKIB dari entry poin  ke daerah asal.

“Perubahan ini jelas berimbas pada anggaran yang harus disiapkan oleh BNP2 TKI. Sementara anggaran pemulangan yang ada terbatas. Kita berharap Deportasi dari TKI bermasalah melalui entry point dapat tertangani dengan baik dan  cepat,” jelasnya.

Lebih lanjut Sujatmiko menjelaskan bahwa selain Tanjung Pinang, Entikong Kabupaten Nunukan juga merupakan jalur keluar masuk TKI. Di Nunukan banyak TKIB yang mengalami gangguan jiwa berat (ODGJ) yang harus segera ditangani. Beberapa masalah masih ada sehingga menghabat  upaya penanganan eks TKI dengan ganguan jiwa. Sebanyak 34 ODGJ yang merupakan eks TKI Malaysia bukanlah penduduk Nunukan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan juga belum memiliki unit pelayanan jiwa di RSUD Nunukan. Akibatnya, semua TKIB dengan gangguan jiwa tersebut dirujuk ke RSUD Tarakan. Di samping itu, besarnya biaya perawatan pasien tidak mampu dibayar keseluruhannya sebab kemampuan Kabupaten Nunukan untuk membayar klaim tagihan tidak mencukupi. Saat ini, masih tersisa sekitar 690 juta klaim tagihan yang belum terbayar.

“Semoga, melalui rakor kali ini ditemukan solusi sehinggakekurangan sisa pembayaran untuk biaya penangan 34 eks TKI ODGJ di RSUD Tarakan dapat diselesaikan segera,” harapnya.