Oleh humas2 on October 24, 2016

Jakarta (24/10 ) --- Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sujatmiko, siang ini membuka dan memimpin working lunch dengan 12 kementerian/lembaga (K/L) terkait pencegahan dan penanganan pornografi di hotel Borobudur Jakarta. Working lunch kali ini dihadiri oleh perwakilan K/L di antaranya Kementerian Komunikasi dan Inforatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Bareskrim, Kementerian Sosial, Komisi Perindungan Anak Indonesia, LEmbaga Sensor Film, Komisi Penyiaran Indonesia, Seto Mulyadi dan Arist Merdeka Sirait.

“Saya kira kita sebagai pejabat, sebagai orangtua tidak bisa tinggal diam apalagi tugas kita diberi wewenang juga, bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah yang koordinatif bagaimana penanganaannya dan tindakan hukumnya,” Ujar Sujatmiko dalam pembukaannya.

Fenomena pornografi di Indonesia, menurut Sujatmiko, menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan dan akan berpengaruh buruk bagi kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak. Kendati sudah dikeluarkan undang-undang tentang kebiri, perpuu yang sudah disahkan kini menjadi undang-undang, tetap saja dari hari ke hari terjadi pemerkosaan yang berujung pembunuhan. Dari sisi regulasi, kita telah memiliki UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi.

“Kita perlu membentuk satuan petugas (satgas) kerjasama K/L dengan pemerintah daerah, penguatan lembaga-lembaga, membuat dua divisi terkait pencegahan dan penanganan, upaya-upaya pemblokiran situs-situs porno dan langkah-langkah konkrit seperti dibuat poster-poster untuk menghilangkan dampak negatif pornografi.” (ries)