Oleh humas2 on November 21, 2016

Jakarta (21/11) - Deputi Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sujatmiko menjadi Narasumber pada Workshop Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Perlindungan Hak Perempuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Hotel Horison Bandung pada tanggal 15 November 2016, yang dihadiri sebanyak 500 peserta antara lain pejabat eselon I dan II KPPPA serta para Ketua P2TP2A, dan Kepala Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Nawa Cita ke 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia dan Nawa Cita ke 3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam presentasinya yang berjudul “Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Sujatmiko, antara lain mengatakan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pelanggaran HAM, kasus TPPO semakin  marak dengan modus yang makin bervariasi, yang korbannya adalah masyarakat rentan, terutama perempuan dan anak perempuan, bahkan saat ini laki-laki juga menjadi korban. Sending area terbanyak adalah Jabar, Jateng, Jatim, NTB, NTT dan Kalbar.

Berbagai upaya pencegahan dan penanganan TPPO telah dilakukan antara lain telah diterbitkan  Undang-undang (UU No 21 Tahun 2007) dan berbagai peraturan terkait Pencegahan dan Penanganan TPPO (misalnya : Perpres No.69 tahun 2008). Selain itu juga telah dilakukan peningkatan pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal, non formal dan informal; peningkatan pengetahuan dan penyadaran masyarakat melalui pemberian informasi yang seluas-luasnya tentang berbagai ancaman TPPO; pengembangan model-model perlindungan perempuan dan anak (community watch, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), satgas PPPA, Satgas TKIB, GugusTugas PPTPPO dll). Banyak lagi yang telah dilakukan yaitu : Pengawasan lalu lintas batas wilayah Indonesia; Penegakan hukum sesuai dengan UU; Hukuman maksimal bagi pelaku; Bantuan hukum dan pendampingan bagi korban; Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial; Pemberdayaan korban dan keluarganya.

Pemerintah juga telah melakukan pembangunan berbagai lembaga layanan korban, seperti : PPT berbasis RS, RS Rujukan bagi TKIB, PPT berbasis kantor kesehatan pelabuhan, P2TP2A di prop dan kab/kota, Puskesmas mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak, RPTC, RPSA, RPSW, Citizen Service, UPPA di Polda dan Polres, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO Menko PMK juga telah meluncurkan 4 dokumen Perlindungan Perempuan dan Anak  yaitu  RAN –PTPPO 2015-2019, Peta jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB 2015-2019, RAN Perlindungan Anak dan Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKtA). Selain itu telah pula dilakukan peluncuran program sentra poros pelatihan dan pemberdayaan TKI di Kab Nunukan (Februari 2016), dilanjutkan dengan peluncuran buku panduan mekanisme pelayanan saksi dan/atau korban TPPO di Indonesia dan Diretori layanan untuk korban perdagangan orang dan pekerja migran yang mengalami exploitasi. Dan untuk memperkuat Gugus Tugas PPTPPO telah dilaksanakan MoU tentang Pencegahan dan Penanganan WNI terindikasi atau korban TPPO di Luar Negeri  oleh 7 Menteri/Kepala Lembaga (Menlu, Men PPPA, Menkumham, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNP2TKI), ruang lingkup : pertukaran data dan informasi;  identifikasi korban; sosialisasi bersama pencegahan TPPO; pemulangan, penegakan hukum dan rehabilitasi korban di luar negeri; dan peningkatan kapasitas aparatur di dalam dan luar negeri

Kendati produk hukum baik Undang –Undang No 21 tahun 2007 dan Peraturan Perundang-undangan , lembaga pencegahan dan penanganan serta layanan TPPO telah lengkap, namun implementasinya belum optimal, penyelesaian kasus juga masih rendah antara lain : (1) Pelaksanaan RAN PTPPO 2015 -2019 belum optimal sampai dengan tahun 2016, terkait perubahan nomenklatur pada masing- masing K/L; (2) Pelaksanaan RAN PTPPO 2015 -2019 mengalami kemajuan pada masing-masing K/L, namun demikian K/L yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Sub-GT belum melakukan koordinasi  dengan para anggotanya; (3) Pelaksanaan PPTPPO belum didukung penganggaran yang memadai, anggaran pada umumnya hanya menempel pada program/kegiatan yang terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L, belum terkait pada isu TPPO; dan Mekanisme kerja sekretariat GT PPTPPO perlu di optimalkan.

Terkait permasalahan tersebut direkomendasikan untuk : (1) meningkatkan  Sosialisasi  RAN - PTPPO 2015-2019; (2) K/L sebagai penanggungjawab Sub GT – PPTPPO segera melakukan  koordinasi dengan anggotanya dalam pelaksanaan RAN –PTPPO; (3) GT -PPTPPO Daerah dapat mengacu RAN PTPPO dalam menyusun RAD di daerahnya masing-masing; (4) Masing-masing K/L dan SKPD  agar mengalokasikan anggaran terkait  isu penanganan TPPO, merujuk Peraturan Perundang-undangan yang ada; (5) GT PPTPPO perlu membuat strategi khusus Pencegahan dan Penanganan TPPO; dan (6) GT Daerah  agar melaksanakan Irmendagri no 183/373/Sj tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan PTPPO ( membentuk GT, mengoptimalkan GT dan mengalokasikan anggaran melalui APBD).

TPPO merupakan kejahatan sangat serius seperti kejahatan terorisme, korupsi dan narkoba. Banyak mafia dan korban yang harus segera ditangani dan ditindak tegas pelakunya. Oleh karena itu, perlu dibuat mekanisme kerja yang mudah baik secara formal maupun non formal  (komunikasi secara cepat melalui networking, WA group, dll) dan mengadakan operasi lapangan guna menindak mereka.

Sumber : Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak