Oleh humas2 on October 04, 2016

Bima (4/10)--- Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida, memberikan arahan pada Workshop Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal di Kabupaten Bima. Workshop juga dihadiri oleh Bupati Bima yang menyambut baik rencana tindak lanjut dari Workshop ini.  Dalam arahannya, I Nyoman Shuida menyampaikan bahwa pembangunan nasional dimulai dengan meletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris melalui kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal.  Salah satu daerah tertinggal di Indonesia adalah Kabupaten Bima, NTB.

Adapun lima  Fokus Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan strategi dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden no. 9 tahun 2015 tentang Kemenko PMK.  Dalam Fokus KSP ke-4 yaitu Pembangunan Desa Semesta, mengarahkan program Kementerian/Lembaga (K/L) pada keselarasan antara pemberdayaan masyarakat, pembangunan kawasan, aksesibilitas infrastruktur sosial-ekonomi, dan kearifan budaya lokal. Upaya ini dapat dilakukan melalui Gerakan Desa, sebagai upaya mengkoordinasikan, mensinkronisasikan mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan dari K/L, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat. Fokus KSP ke-5, Pemberdayaan Masyarakat yang salah satunya dilakukan dengan Program Pedulimelalui Lakpesdam NU cabang Bima, yaitu untuk memberikan input dalam penyusunan kebijakan nasional dan implementasi dan intervensi pemerintah dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kab Bima merupakan salah satu kabupaten prioritas nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 188/345/002/2015 tentang Penetapan Desa Tertinggal di Kabupaten Bima, dari 191 desa di Kab. Bima terdapat 130 Desa tertinggal yaitu desa tertinggal sebanyak 81 desa serta desa tertinggal serta terpencil sebanyak 49 desa.

Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Bima diarahkan untuk peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB serta penanggulangan masalah sosial dan peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan, penuntasan buta aksara dan putus sekolah. Untuk itu, telah terbentuk Tim Pokja Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Lakpesdam NU cabang Bima sebagai satu-satunya LSM lokal yang menjadi anggotanya. Program Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan di Kab Bima antara lain pembangunan Saung Terampil, Desa Mandiri Benih, Kampung KB,  Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan Program Usaha Garam Rakyat.  Kab Bima akan mengusulkan mengembangkan Kota Terpadu Mandiri Tambora dan program-program lainnya untuk mengentaskan Kab. Bima dari ketertinggalan.(sumber: Kedep VII Kemenko PMK/ed.:IN))