KEMENKO PMK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, persoalan kesehatan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara “Penganugerahan Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2023” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Hotel Sultan Jakarta, pada Selasa (15/8).
Muhadjir menambahkan, pemerintah daerah harus turut aktif untuk mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan bagi wilayahnya masing-masing. Mengingat, Muhadjir masih menemui banyak daerah yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan sebagaimana yang ia temui saat berkunjung ke Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
“Sebetulnya kalau pemerintah daerah itu sadar betul, itu bisa diusulkan kebutuhan tenaga kesehatannya,” imbuh Muhadjir.
Muhadjir menerangkan, terdapat tiga permasalahan utama dalam pelayanan publik yang harus menjadi pedoman bagi semua pengambil kebijakan, yakni kualitas, baik pemberdayaan maupun pelayanan, kuantitas atau jumlah yang harus disiapkan, serta pemerataan yang menyeluruh disetiap daerah.
Ia mengungkap dari ketiga indikator itu, sebagian besar permasalahannya terdapat pada pemerataan. Muhadjir mengetahui bahwa banyak dokter yang lebih suka bekerja di kota daripada mengabdi di daerah terpencil.
Oleh karena itu, Muhadjir mengaku sangat setuju dengan wacana yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan yang akan menugaskan tenaga kesehatan dengan status pegawai pusat yang ditugaskan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
“Itu nanti ditugaskan dari pusat saja. Sehingga pengawasan dan gajinya langsung dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan daerah tersebut serta diberi hak khusus kepada yang besangkutan. Sehingga dapat terkendali,” tutur Muhadjir.
Seperti diketahui, saat ini Indonesia memiliki 1,4 juta tenaga kesehatan dengan 10.347 Puskesmas, 24.808 Puskesmas Pembantu di mana tiap Puskesmas Pembantu yang memiliki bidan dan perawat sebanyak 8.624 atau 34.76 persen. Sementara itu, terdapat 213.670 unit Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah itu dirasa masih perlu ditingkatkan termasuk tenaga kesehatan yang bekerja didalamnya.
Pada kesempatan tersebut, Muhadjir juga berkesampatan untuk memberikan langsung penghargaan kepada 43 tenaga kesehatan teladan yang berasal dari rumah sakit pemerintah dan non-pemerintah, serta kader Posyandu yang terpilih dari pelosok negeri.
Nampak hadir dalam agenda itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti.
