Oleh humas on April 27, 2018

Siaran Pers Nomor:   90 /Humas PMK/IV/2018
Gandeng Pemerintah Daerah dan Masyarakat,  Kemenko PMK Perkuat Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan
Pekanbaru (26/04) - Catatan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2017, secara nasional terjadi 348.466 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP). Rata-rata dalam satu hari terjadi 954 kasus atau setiap jamnya terdapat 40 kasus kekerasan terhadap perempuan. Provinsi Riau termasuk daerah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan relatif tinggi.  Sepanjang 2017 tercatat 180 kasus, meningkat 5 kasus dibanding tahun 2016 sebanyak 175 kasus. Ini yang membutuhkan perhatian kita semua.  Ibarat gunung es,  masih banyak kasus yang belum terungkap.
"harus ada upaya bersama,  sinergi segenap pihak, mulai pemerintah pusat hingga daerah serta masyarakat untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan, " tegas Wagiran,  Plt. Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kemenko PMK saat menyampaikan pengantarnya dalam Rakor dan diskusi Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Hotel Premiere,  Pekanbaru. 
Ditambahkannya,  salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menggandeng pihak swasta untuk didorong memanfaatkan program CSRnya guna meminimalkan kasus kekerasan terhadap perempuan. Perusahaan dapat menetapkan program-program CSR untuk penguatan pemberdayaan perempuan.
Selain itu, sebut Wagiran, penguatan sistem penangan kekerasan terhadap perempuan akan menyasar mengenai peningkatan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial hingga dapat kembali beraktivitas di masyarakat.
"disamping sistem diperkuat,  penegakan hukum yang tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku harus diimplementasikan agar kasus makin berkurang bahkan zero kasus," harap Wagiran. 
Setelah pembukaan, acara dilanjutkan diskusi panel dengan narasumber, Wagiran dari Kemenko PMK; Kadis PPA Prov. Riau, Hidayati Effiza; Panit 2 Subdit IV Polda Riau, IPDA Marito Siregar; Dewan Pembinaan LSM Rupari, Risdayanti; dan selaku moderator, Kabid PHP Dinas PPA Prov. Riau, Yulhendri.
Diskusi dan rakor yang dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Riau, Hj. Indrawati Nasution ini dihadiri oleh instansi pemerintah pusat, aparat pemprov Riau, Pemkab/kota se-provinsi Riau, Perguruan Tinggi, serta LSM.
**************
*Bagian Humas dan Perpustkaan*,
*Biro Hukum, Informasi dan Persidangan*
*roinfohumas@kemenkopmk.go.id*
*www.kemenkopmk.go.id*
*Twitter :@kemenkopmk*