Oleh humasnew on April 06, 2018

Siaran Pers Nomor: 075/Humas PMK/IV/2018
Pemerintah Intervensi Penurunan Stunting
Jakarta (05/04) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi terkait status penangan stunting terkini di Indonesia.
"Meskipun prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan, pemerintah terus berusaha agar stunting di Indonesia terus turun bahkan sampai tidak ada lagi anak Indonesia yang menderita stunting,” papar Menko PMK.
Lebih lanjut, Menko PMK menjelaskan berdasarkan data, kondisi stunting pada tahun 2014 adalah 32,9 persen dan target pada tahun 2019 menjadi 28 persen. Target pemerintah berdasarkan Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019 menjadi 28 persen.
“Melalui upaya percepatan penanggulangan stunting, target prevalensi stunting diharapkan dapat di bawah 25 persen,” harapnya.
Menurut Menko PMK, kerangka penanganan stunting mencakup dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik berkaitan langsung dengan aspek kesehatan yaitu penguatan program kesehatan masyarakat, mencakup pemberian tambahan gizi dengan sasaran pada 1000 hari kehidupan pertama (HKP), ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, serta ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Intervenai juga dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan Lokal, pemberian obat cacing, pemberian tablet tambah darah, ASI Ekslusif, dan imunisassi dasar lengkap.
Adapun yang dimaksud intervensi gizi sensitif, menurut Menko PMK dilakukan dengan menyediakan air bersih dan air minum, sanitasi, MCK, kesehatan lingkungan, ketahanan pangan bergizi JKN, akses pendidikan dasar, konseling kesehatan reproduksi remaja. Selain itu ada beberapa enabling faktor yang mempengaruhi seperti usia perkawinan, tersedianya NIK bagi semua penduduk begitu pula bayi baru lahir, akte kelahiran,dana desa, dana insentif daerah, dan keamanan pangan.
Terkait dengan perkembangan penanganan stunting, Menko PMK menyampaikan bahwa telah ditetapkan 1000 desa dalam 100 Kabupaten/Kota di 34 provinsi sebagai prioritas intervensi stunting. Hal ini dikuat lagi dengan peluncuran buku 100 Kabupaten/Kota prioritas intervensi stunting untuk dijadikan rujukan bagi K/L, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
“Perkembangan lainnya, yaitu peluncuran daftar kegiatan K/L, pemerintah daerah kegiatan penanggulangan stunting, pengembangan materi kampanye stunting  dan “Isi Piringku”, rencana kampanye stunting, rembuk stunting sebagai forum tim teknis pemerintah daerah untuk merencanakan dan menganggarkan program penurunan stunting, ada juga stunting summit forum yangg dihadiri Kepala Daerah untuk menegaskan komitmen daerah bersama dengan Pemerintah Pusat untuk mempercepat penurunan stunting, serta perluasan wilayah prioritas penurunan stunting untuk tahun 2019 menjadi 160 Kabupaten/Kota,” papar Menko PMK.
Turut hadir dalam Rakor Tingkat Menteri (RTM), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro; Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo; Menteri PPPA Yohana Yambise; Kepala Staf Presiden Moeldoko; Kepala Sekretariat TNP2K Bambang Widianto; perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian; serta K/L terkait.
*********************
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaanroinfohumas@kemenkopmk.go.idwww.kemenkopmk.go.id
Fb: KemenkopmkRI
Twitter@kemenkopmk