Laporan 2016

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, maka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  pada tahun 2016  berfokus  pada delapan area perubahan dan memiliki sembilan program kerja reformasi birokrasi. Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kegiatan percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Penyempurnaan Roadmap Reformasi Birokrasi dengan menambahkan materi revolusi mental sebagai quick wins.
3. Tim Asesor PMPRB Kemenko PMK telah melakukan evaluasi hasil survey internal dan eksternal PMPRB serta Lembar Kerja Evaluasi RB, pada tanggal18 April 2016 di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada pertemuan ini Tim Asesor menyepakati pengisian lembar kertas kerja dan hasilnya akan dilanjutkan pada Panel III PMPRB dengan Seskemenko pada tanggal 21 April 2016.
4. Pertemuan Penajaman Rencana Aksi Revolusi Mental di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tanggal 6 dan 12 Januari 2016. Pertemuan Tim kerja lintas Deputi menghasilkan rumusan definisi dan kriteria terkait menu pada dashboard kegiatan Kemenko PMK dan Pokok-pokok manajemen perubahan hasil rumusan tim kerja lintas Deputi, yang kemudian disebut sebagai Nawa Revolusi Mental sebagai cek list target perubahan, yaitu: Log Book; Respon tugas maksimal 12 jam; Respon pengaduan maksimal 1 jam; Respon miscall maksimal 2 jam; Penyelesaian administrasi keuangan maksimal 1 minggu; Penyelesaian laporan pertanggungjawaban maksimal 1 bulan; Penyelesaian Rencana Kerja Tahunan (RKT); Penyelesaian Rencana Kerja Bulanan (RKB); Penyelesaian Laporan Kemajuan Kegiatan Bulanan (LKKB).
5. Jabatan Tinggi Madya Pratama, tanggal 23-24 Maret 2016, di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan promosi jabatan secara terbuka/ transparan.
6. Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi, tanggal 21 Maret 2016, di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang professional dalam bidang pengadaan barang/jasa.
7. Pertemuan Pleno Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tanggal 19-20 Juli 2016, di Jakarta.
8. Pertemuan penyusunan SOP di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tanggal 22 dan 26 Juli 2016, di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  sehingga memiliki SOP atau peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan menerapkan SOP tersebut.
9. Kegiatan capacity building Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 26 Agustus 2016 dan 2 September 2016. Kegiatan ini merupakan sarana edukasi melalui aktivitas-aktivitas yang menarik dengan keolahragaan dan kesenian. Melalui kegiatan ini para pegawai dapat mengeplorasi dan berinteraksi dengan sesama pegawai dengan lebih akrab serta bersosialisasi dalam ajang perlombaan bidang keolahragaan dan kesenian.
10. Pertemuan penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tanggal 14 dan 16 November 2016 di Kemenko PMK. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  sehingga memiliki SOP atau peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan menerapkan SOP tersebut.
11. Pertemuan identifikasi SOP di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada tanggal 11 November 2016 di Kemenko PMK. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan SOP di lingkungan Sekretariat Kemenko PMK sebagai bahan untuk penyusunan buku pedoman mekanisme pengelolaan DIPA Kemenko PMK Tahun 2017. Dalam pertemuan dihasilkan tiga proses tahapan untuk pengelolaan DIPA, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pertemuan sosialisasi Sistem Kinerja Pegawai secara Elektronik kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tanggal 15 Desember 2016 dan 23 Desember 2016. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. SKP secara elektronik akan diterapkan mulai  tahun 2017