Oleh humasnew on January 19, 2018

Jakarta (18/01) – Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK, Yohan, memimpin Rapat Pembahasan Program Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2018 yang berlangsung di Bintaro, Tangerang Selatan. Hadir dalam rapat ini para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkup Kemenko PMK. Dalam paparannya, Yohan mengatakan tujuan reformasi birokrasi (RB) adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. “Sasaran Reformasi Birokrasi (RB) di Kemenko PMK adalah Terwujudnya aparat Kemenko PMK yang Berkinerja Tinggi Berintegritas, dan Melayani secara Prima. Dengan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga Kemenko PMK memperoleh kepercayaan publik,” ungkap Yohan.

Pada tahun 2016 berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, Kemenko PMK memperoleh hasil penilaian yang meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai SAKIP naik menjadi 70,56 (BB) dari sebelumnya 70,13 (BB). Sementara Indeks RB dari 60,47 naik menjadi 67,72. Sedangkan di tahun 2017, Sekretaris Kemenko PMK, Satya Sananugraha, mengatakan bahwa Kemenko PMK berupaya maksimal dan menargetkan angka minimal 75,01. Lebih lanjut, menurutnya, guna mencapai target itu diperlukan kerja keras dari semua pihak dalam melakukan berbagai perubahan birokrasi pemerintahan yang berkinerja tinggi.

Untuk Tahun 2018, sejumlah program Reformasi Birokrasi telah direncanakan. Pada Area Manajemen Perubahan disusun program antara lain Pelatihan Penguatan Tim Reformasi Birokrasi yang ada Kemenko PMK, Menyusun Permenko Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019, Mengoptimalkan web Kemenko PMK; Membuat grup email dan whatsapp, dan Membentuk Agent of Change. Sementara itu, pada area Peraturan Perundang-Undangan direncanakan Membentuk tim penyusun peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko PMK. Tim ini nantinya akan melakukan indentifikasi dan harmonisasi isu perundangan-undangan di internal Kemenko PMK. Terakhir, pada area Penataan Dan Penguatan Organisasi direncanakan Membentuk tim perubahan SOTK Kemenko PMK. (dwi) 

 

Tipe Kegiatan: