Jakarta (13/7) – Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra mengatakan, di samping bantuan sosial yang disalurkan pemerintah di masa pandemi, upaya memperkuat ekonomi keluarga perlu melalui program pemberdayaan.
Hal tersebut disampaikan Ghafur ketika memimpin Rapat Koordinasi “Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga” yang dilaksanakan secara virtual pada Senin (13/7).
Ghafur menggambarkan kondisi kemiskinan dengan merujuk pada 9,22% jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut BPS pada tahun 2019. Dimana terdapat 14,93 juta penduduk miskin di desa dan 9,86 juta penduduk miskin berada di kota.
“Apabila dilihat sebaran penduduk miskin berdasarkan provinsi, masih terdapat 16 provinsi yang memiliki penduduk miskin di atas angka rata-rata nasional. Terutama di wilayah Indonesia Bagian Timur” ungkap Ghafur.
Kelompok miskin dan rentan sebagian besar bekerja pada sektor informal. Sebanyak 49,8% kepala keluarga bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Hanya 13,4% bekerja di sektor perdagangan dan jasa akomodasi.
“Kebijakan pemberdayaan perlu dikembangkan agar kelompok miskin dan rentan dapat produktif dan berkembang. Sehingga dapat segera mandiri secara ekonomi. Harapannya dapat menggerakkan dan memacu mereka serta dapat segera meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah” tutur Ghafur.
Tampil pada Rakor tersebut narasumber dari KPPN/Bappenas, KPPPA, dan Kemtan. Turut hadir dan berpartisipasi dalam diskusi perwakilan dari Kemensos, Kemkop dan UKM, Kemenpar dan Ekonomi Kreatif, Kemendes PDTT, Kemenag, BKKBN, dan BPS.
Masing-masing menyampaikan program terkait peningkatan ekonomi keluarga sesuai tugas dan fungsinya. Seperti program KUBE PKH di Kemensos, Program Sekaya Maritim di KKP, dan Program Produk Unggulan Kawasan Desa di Kemendes PDTT. (*)
