KEMENKO PMK -- Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi stunting di beberapa kab/kota, tetapi dengan jumlah absolut penduduk yang besar membuat penanganan stunting di Jawa Tengah menjadi salah satu prioritas. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Jawa Tengah sebesar 20,9 persen dan pada tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20,8 persen.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Y.B Satya Sananugraha menyatan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Roadshow dari Bapak Menko PMK di 33 Provinsi dan 393 kabupaten/kota yang dihadiri 19 K/L serta memberikan dukungan penguatan kepada pemerintah daerah yang masih menemukan kendala di lapangan. Hal tersebut dikatakannya saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan "Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023", di Hotel Grand Artos, Kab. Magelang, pada Kamis (12/10/2023).
Satya menambahkan, dari hasil kunjungan dan evaluasi di lapangan khususnya di Magelang, kolaborasi dan kerjasama sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang diantaranya penguatan perencanaan penganggaran dari APBDes dan dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat hingga pelajar untuk pemberian makanan tambahan.
"Kami mengapresiasi praktik baik
yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Kab Magelang, sehingga percepatan penurunan stunting bisa dilakukan dengan baik," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Satya, masih ada permasalahan yang menjadi kendala bagi Provinsi Banten untuk mempercepat penurunan stunting, seperti wilayah yang belum bebas BABS (Open Defecation Free/ODF), pemutakhiran data masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial supaya tepat sasaran, posyandu yang belum memiliki alat antropometri terstandar, serta belum semua kader dilatih untuk pengukuran, penimbangan dan pencatatan yang sesuai standar.
Satya mengharapkan Provinsi Jawa Tengah semakin fokus pada indikator yang cakupannya masih jauh dari target dan perlu
dukungan dari semua pihak. Seperti Cakupan ibu hamil dan remaja putri yang mengkonsumsi TTD, cakupan skrening anemia pada remaja putri, cakupan balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi, jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai, jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial serta persentase kab/kota yang meningkatkan alokasi APBD untuk percepatan penurunan stunting
Kemudian juga diharapkan seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Jawa Tengah bisa segera memenuhi alat USG dan Antropometri, serta melatih kader dan tenaga kesehatan dalam penggunaan alat tersebut. Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Pendamping Keluarga dari tingkat provinsi hingga desa.
Selanjutnya, diharapkan pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota memastikan semua keluarga berisiko stunting masuk dalam DTKS untuk mendapatkan bansos. Edukasi dan konseling terus dilakukan kepada masyarakat secara massif tentang pemenuhan gizi dan pola asuh, meningkatkan dukungan dari perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi keagamaan dalam upaya percepatan penurunan stunting, serta dukungan dari Kementerian dan Lembaga.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah dari 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan FGD juga hadir para narasumber dari kementerian dan lembaga, dari Kementerian dalam negeri, kementerian Kesehatan, kementerian desa PDTT, Bappenas, Kemensos, Kementerian agama, Kemendikbud ristekdikti, Kementerian PUPR, Kominfo, dan BKKBN
Dalam kegiatan FGD seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah antusias dalam berdiskusi, menyampaikan kendala penanganan stunting, masalah yang dihadapi pada para narasumber. Kemudian dari kegiatan didapatkan hasil rekomendasi evaluasi kebijakan penanganam stunting untuk para OPD yang mencakup penanganan tata kelola, intervensi spesifik dan sensitif. Para OPD kemudian menyetujui dan akan menindaklanjuti hasil evaluasi yang akan dilaksanakan untuk mempercepat penanganan stunting.
