Oleh humas on January 27, 2020

Foto : 

  • Puput Mutiara

Jakarta (27/1) -- Pemerintah akan segera meluncurkan program Sarapan Anak di Desa (SAPA Desa) dengan tujuan untuk perbaikan gizi masyarakat desa, penurunan prevalensi stunting, edukasi pola pangan dan hidup sehat, serta pengembangan ekonomi produksi.

Peluncuran program tersebut dicanangkan akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di salah satu desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada 9 Februari mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sonny Harry B Harmadi menjelaskan program SAPA Desa telah dirancang dengan desain yang sedemikian. Penerima manfaatnya yaitu ibu hamil dan anak usia 6-12 tahun.

"Untuk prioritas di tahun 2020 adalah ibu hamil dan balita. Sedangkan lokusnya di desa-desa seluruh Indonesia, terutama desa yang kaya stunting," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Persiapan Pelaksanaan Program SAPA Desa di Ruang Rapat Taskin, Kemenko PMK, Jakarta.

Selain itu, program SAPA Desa juga akan lebih menekankan pada pemanfaatan konsumsi sumber pangan lokal terutama sumber protein hewani. Penerima manfaat nantinya juga akan diberikan vitamin A secara rutin melalui Posyandu, Poskesdes, ataupun taman bermain.

"Terkait pembiayaan, kami mendorong dari penggunaan dana desa dan APBD serta partisipasi masyarakat baik melalui CSR atau sumbangan-sumbangan yang tidak terikat," ungkap Sonny.

Lebih lanjut, mengenai detail teknis pelaksanaan akan dibahas kembali di tingkat Eselon II. Sesuai kesepakatan rapat sebelumnya bahwa pencegahan stunting dan SAPA Desa saling mendukung dengan menjadikan program makanan tambahan anak sekolah yang pernah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai referensi.

Program SAPA Desa juga dapat bersinergi dengan program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga dalam Pos Pelayanan Terpadu (UPGK), pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan gerakan 'Gemar Makan Ikan'.

"Sudah kita sepakati tugas dari masing-masing kementerian/lembaga, diantaranya Kementerian Desa agar dapat menentukan lokus desa untuk launching program SAPA Desa. Kemudian lokus setelah Provinsi Kalsel, yaitu NTT tepatnya di Timor Tengah Selatan, Gianyar di Bali, Sintang di Kalbar, dan Bangka Timur di Babel," tutur Sonny.

Keputusan rapat tersebut telah disepakati bersama oleh perwakilan kementerian/lembaga yang hadir, seperti Kemendes PDTT, Setkab, Kemendagri, Kemendikbud, Bappenas, Kemenkes, Kementan, KKP, KemenBUMN, Badan POM, BPS, BKKBN, TNP2TKI, Tim Penggerak PKK, serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto termasuk para pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kemenko PMK.

Kategori: 

Reporter: 

  • Puput Mutiara