KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan, perlu pendekatan yang kolaboratif dan koordinatif untuk mengkoordinasikan berbagai macam program yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga maupun institusi non-pemerintah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi keluarga.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, di Ruang Rapat Lantai 13 Kemenko PMK, pada Selasa (8/8).
Lisa menerangkan, upaya itu perlu dilakukan mengingat begitu banyak program serta kegiatan dari berbagai kementerian dan lembaga yang menyasar kepada keluarga, namun belum terkoordinir dengan baik. Hal itu menyebabkan ketepatan sasaran penyelenggaraan program belum terimplementasi dengan maksimal.
“Kita perlu mensinergikan hal tersebut. Sehingga tidak ada program yang tumpang tindih, harus saling menguatkan,” ujar Lisa.
Lisa menambahkan, pihaknya menemukan banyak kementerian dan lembaga yang perlu dikoordinasikan dalam satu kesatuan program yang berjenjang serta memiliki capaian indikator yang berkesinambungan lintas kementerian dan lembaga.
“Sebenernya bagus jika banyak yang bergerak menuju ke sana. Tetapi tidak bagus kalau terus kemudian yang dikerjakan itu lagi, itu lagi. Sehingga keluarga ini tidak kunjung naik kelas,” imbuhnya.
Dilansir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, terdapat target yang perlu dicapai dalam penguatan ekonomi keluarga, yakni menyasar 40 persen rumah tangga miskin dan rentan agar memiliki aset produktif pada tahun 2024. Namun begitu, diketahui pada Rencana Kerja Pemerintah 2023, jumlahnya baru mencapai 35,83 persen di tahun 2021.
Seperti diketahui, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran sentral dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks. Penguatan ekonomi keluarga tidak hanya berdampak pada kehidupan keluarga itu sendiri, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap kemajuan dan stabilitas ekonomi suatu bangsa.
Dukungan dan peningkatan kemampuan keluarga sangat penting dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dukungan itu dapat berupa akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, serta fasilitasi dalam mengakses pasar kerja yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, juga perlu memperhatikan upaya untuk meningkatkan akses terhadap kredit, layanan keuangan, dan pendampingan usaha bagi keluarga yang berwirausaha.
Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Mustikorini Indrijatiningrum menyampaikan, rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari Focus Group Discussion Penguatan Ekonomi Keluarga yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2023 lalu. Pada rapat sebelumnya itu disepakati Kabupaten Bogor sebagai lokasi kolaborasi implementasi penguatan ekonomi keluarga.
“Apabila di Kabupaten Bogor dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, maka tidak menutup kemungkinan akan dirancang pengembangan serupa di wilayah lain," ujar Indri.
Sementara itu, dijelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasikan program dan kegiatan kementerian/lembaga dan mitra pembangunan yang mendukung penguatan ekonomi keluarga di Kabupaten Bogor. Selain itu, untuk membangun komitmen kolaborasi pelaksanaan program kegiatan dalam mendukung lingkungan yang kondutif dalam penguatan ekonomi keluarga.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemberdayaan PPPA, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, BAZNAZ, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, serta jajaran perwakilan dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
