KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial menerima kunjungan Bupati Grobogan Sri Sumarni berserta rombongan, diantaranya Kepala Bappeda, kepala BPPKAD, Kepala DPUPR, Kepala Disperakim, kepala disperindag, kepala Disdik, Kepala Dinkes, Kepala Dinsos, Kepala pelaksana BPBD, dan Kabag Hukum Kabupaten Grobogan. (01/08).
Selain kemenko PMK dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, hadir pula Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan berserta jajaran, serta Unit Advokasi Kebijakan dan Kemitraan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Dalam sambutannya Deputi menyampaikan bahwa kita harus optimis dalam scenario 0% tahun 2024 melalui tiga strategi dengan menggunakan satu data sasaran yang sama yang saat ini digunakan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dalam hasil monitoring yang di 10 kabupaten pada bulan Juni lalu, ditemukan sudah mulai terjadi perbaikan penetapan sasaran dan mampu mengurangi 37% yang tidak tepat sasaran (inclussion dan exclusion error).
“Walau terkait ketepatan sasaran sudah ada perbaikan, tetapi bagaimana ketepatan waktu ini juga penting, dimulai awal tahun ataupun dari agustus ini mulai didisitribusikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bersamaan dengan bantuan sosial yang didistribusikan oleh Kementerian Sosial, selain itu El Nino sudah didepan mata, bagaimana peta daerah yang betul-betul terdampak El Nino, apakah disana ada klaster BNBA saudara-saudara kita yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan perlu di optimalkan bantuan dengan penebalan bansos” imbuhnya.
Pada kesempatan selanjutnya Sri Sumarni menyampaikan sekilas mengenai Kabupaten Grobogan yang merupakan terluas se-Jawa Tengah dengan daratan yaitu 2023 kilometer persegi, 19 Kecamatan, 273 Desa, dan penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa. Angka kemiskinan tahun 2022 sejumlah 11,8% dan kemiskinan ekstrem 2,29% yang tersebar di 51 Desa di 15 Kecamatan. Dalam menindaklanjuti kunjungan Bapak Menko PMK ke Grobogan, dapat disampaikan bahwa Bupati telah memanggil para Pengusaha, Baznas, semua pihak termasuk swasta serta TNI/Polri untuk Bersama bergotong royong dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan juga stunting.
Dalam laporan komitmen dan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Grobogan, Sri Sumarmi menceritakan masih terdapat 7091 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kebutuhan air bersih 1113 unit, kebutuhan jamban 2477 unit, kebutuhan listrik 264 keluarga, 3864 orang tidak bekerja, 113 anak tidak sekolah, 9 individu beresiko stunting dan 204 penyandang disabilitas.
Sri Sumarmi mengatakan “selain menggunakan sumber pendanaan APBD, Baznas, UPZ, dan swadaya masyarakat, bahwa minggu depan saya akan mengundang semua pengusaha yang berdomisili di Kabupaten Grobogan yang punya penghasilan, agar bisa memberikan CSR yang mana para pengusaha masing-masing akan pilih, dan akan saya paparkan data nya supaya peduli terhadap masyarakat Kabupaten Grobogan”.
Selanjutnya Fikri Aljauhary Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan, menginformasikan data P3KE yang telah diterima telah dilakukan verifikasi dan validasi
“Bahwa telah dilakukan verval di 142 desa, 11 kecamatan dengan melibatkan pendamping desa, yang mana warga tersebut masih layak dan tidak” imbuhnya.
Selanjutnya Irwan dari Unit Advokasi Kebijakan dan Kemitraan TNP2K menyampaikan hasil verval yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dapat mengirimkan data balikan hasil penetapan kepala daerah.
Irwan mengatakan “dalam data P3KE memang perlu dilakukan verval, bahwa data P3KE yang sumber data nya yaitu Pendataan Keluarga ditahun 2021, disinilah peran penting daerah untuk melakukan verval lengkapi dengan informasi alasan ketidaklayakan dan perubahan variabel pemeringkatan, agar pembenahan data dapat dilakukan.
