KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono optimis wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Forum Konsolidasi Daerah (Forkonda) di Swiss-Belhotel, Jayapura, Papua, yang dihadiri oleh jajaran OPD Pemerintah wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, pada Kamis (21/3/2024).
Sesuai data BPS, Kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 adalah sebesar 9,36%. Sejak pandemi Covid-19 penurunannya cukup landai, dan dibandingkan dengan target RPJMN 2024 dimana angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,5%-7,5% pada akhir tahun 2024 maka masih diperlukan upaya yang lebih keras dan masif untuk mencapainya.
Berdasarkan perhitungan BPS terhadap data Susenas Maret 2023, untuk Provinsi Papua (masih terhitung provinsi induk atau belum dimekarkan) bahwa angka kemiskinan ekstrem berada pada 7,67% atau turun 3,25 persen poin dari posisi 10,92% di tahun 2022. Sedangkan untuk estimasi angka kemiskinan ekstrem kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah yang dihitung oleh Satgas Data P3KE, pada umumnya masih berada di atas 5%.
Dalam arahannya, Deputi Nunung menitikberatkan pada peta penanganan kemiskinan ekstrem antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang pasti selama ini sudah berjalan di wilayah masing-masing, harus dimaksimalkan untuk mengoptimalkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di 2024.
"Battle ground untuk menolkan kemiskinan ekstrem sudah kita identifikasi, seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengambil peran dalam proses bisnis menangani kemiskinan yang multidimensi," ujar Nunung dalam arahannya.
Deputi Nunung mengingatkan kembali bahwa Presiden RI telah menetapkan target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024, enam tahun lebih cepat dari target Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui Inpres 4/2022, baik Gubernur dan Bupati/Walikota, ditugaskan untuk mengoordinasikan dan memimpin secara langsung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden melalui Kemenko PMK setiap tiga bulan.
"Saya berharap kerja bersama yang sudah dibangun antara tim Satgas Data P3KE dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua induk dan pemekarannya dapat terus ditingkatkan untuk mendukung nol persen," ungkap Deputi Nunung.
Acara Forum Konsolidasi Daerah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah ini diselenggarakan selain untuk memperkuat Koordinasi dan kolaborasi antar Pemerintah daerah juga untuk lebih mendorong pemanfaatan data P3KE sebagai data sasaran intervensi program PPKE, pada kegiatan Forkonda ini turut dilakukan penyerahan langsung data P3KE kepada perwakilan Provinsi, Kabupaten, Kota di wilayah-wilayah dimaksud.
Selain itu, dilakukan juga sesi arahan terkait Peran TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri serta diadakan juga sesi penjelasan teknis dan diskusi terkait pengelolaan, pemanfaatan data P3KE dan mekanisme pelaporan PPKE pemerintah daerah oleh Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan dan Tim TNP2K yang tergabung dalam Satgas Pengelola Data P3KE.
Forum Konsolidasi Daerah ini turut pula dihadiri oleh Asisten Daerah I Provinsi Papua, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Asisten Daerah II Provinsi Papua Pegunungan, perwakilan Provinsi Papua Tengah, Bupati Deiyai, Bupati Yalimo, Pejabat Bupati Sarmi, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat, Asisten I Kabupaten Paniai, Kepala Bappeda dan Dinas Sosial di seluruh wilayah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. (*)
