KEMENKO PMK — Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga. Saat ini, IBangga Kabupaten Bogor sebesar 55,45, sementara IBangga Provinsi Jawa Barat sebesar 57,87 (tertinggi ke-4 nasional).
Salah satu dimensi untuk mengukur IBangga adalah dimensi kemandirian yang mengukur kemampuan keluarga dari sisi ekonomi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengakselerasi penguatan ekonomi keluarga sebagai salah satu arah kebijakan dalam pengentasan kemiskinan menuju SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Untuk mengetahui berbagai praktik baik kolaborasi dan integrasi program yang mendukung ekonomi keluarga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Bogor. Kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum. Turut mendampingi Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Mustikorini Indrijatiningrum, Sekretaris BKKBN Perwakilan Jawa Barat, Irfan Indriastono, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, Nurhayati, dan Camat Kemang, Rameni.
Lokasi yang dikunjungi yaitu Kecamatan Kemang: Desa Pabuaran untuk bantuan modal usaha keluarga olahan ikan, Kampung Batik Desa Tegal, dan Kampung Keluarga Berkualitas Desa Jampang.
Di Desa Pabuaran terdapat bantuan modal usaha ekonomi keluarga berupa sapras usaha ikan olahan dan pelatihan usaha. Kolaborasi Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Upaya ini menuai hasil. Keluarga penerima manfaat telah mampu meningkatkan penghasilan keluarga yang sebelumnya sebesar Rp. 6 juta menjadi Rp. 11 juta sebulan.
Titik lokasi selanjutnya yaitu Kampung batik di Desa Tegal. Pada tahun 2021 menjadi Juara 1 lomba Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) tingkat Jawa Barat. Usaha ini telah melibatkan 30 pengrajin batik yang sebagian besar perempuan. Kolaborasi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan universitas Pakuan.
Dan terakhir ke Kampung Keluarga Berkualitas Nusa Indah yang terletak di Desa Jampang. Terdapat Kelompok Kegiatan lain yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan UPPKA.
Program pemberdayaan ekonomi keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas ini berada dalam wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan UMKM. Program ekonomi unggulan yaitu budidaya ikan hias dan ikan tawar dengan produksi makanan olahan ikan. Untuk meningkatkan nilai jual, ikan diolah dalam kemasan siap saji dan frozen. Berbagai ikan hias telah dipasarkan ke penjuru nasional dan eksport ke luar negeri. Terdapat 10 kelompok pembudidaya ikan dengan anggota sebanyak 96 kepala keluarga dengan luas lahan sekitar 14 hektar.
Ketua Kampung KB Nusa Indah yang sekaligus sebagai Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Hias, Bapak Kaman mengatakan usaha ini telah dirintis sejak tahun 1994. Budidaya ikan hias ini sudah dimulai sejak tahun 1994. Kampung KB masuk tahun 2017 yang selanjutnya saat ini menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.
“Alhamdulilah sejak adanya Kampung KB ini, aktivitas ekonomi semakin meningkat. Program dan kegiatan yang sasarannya keluarga dapat dikolaborasikan di sini”, ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan Deputi Lisa berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan proses dan perjuangan masyarakat dalam membangun usahanya sehingga dapat berkembang dan memberikan kemajuan bagi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar.
“Manfaat Kampung Keluarga Berkualitas sangat dirasakan oleh masyarakat setempat, sebagai “hub” bagi semua program dan kegiatan yang menyasar kepada keluarga. Kami berharap Kabupaten Bogor ini dapat kita jadikan lokasi kolaborasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat sehingga kolaborasi pentahelix dapat terwujud,” ujar Lisa.
Dari semua titik lokasi yang dikunjungi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha kelompok masyarakat dan ekonomi keluarga memiliki model yang serupa yaitu optimalisasi potensi, daya juang dan kesungguhan keluarga dan kelompok dalam berusaha; adanya skill yang memadai; adanya leader atau penggerak; dukungan akses permodalan dan sarana prasarana; adanya peran Pemda memberikan intervensi dan koordinasi lintas sektor, adanya peran Kepala Desa dan Camat dalam mendorong usaha produktif dan mempromosikan produk; serta kolaborasi berbagai pihak.
“Sesuai arahan Presiden, saat ini kampung KB telah berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung KB yang dulu hanya fokus pada pemahaman kesehatan reproduksi dan pembatasan kelahiran, saat ini ditingkatkan untuk kualitas kehidupan keluarga dari segi sosial, kesehatan dan ekonomi,” imbuhnya.
Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggarakan Kampung Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen lintas. Untuk itu memerlukan intervensi dari semua pihak, dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah sampai lingkup Desa, serta masyarakat dan keluarga itu sendiri.
