KEMENKO PMK -- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024.
iBangga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indikator iBangga sangat diperlukan sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan keluarga di Indonesia.
Target iBangga sebagaimana dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 61,00 pada tahun 2024. Sementara capaian tahun 2021 sebesar 54,01 dan tahun 2022 sebesar 56,7. Untuk itu perlu upaya strategis guna percepatan capaian target Ibangga dan integrasi intervensi program dari Kementerian/Lembaga.
Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Mustikorini Indrijatiningrum menjelaskan, terdapat konsep iBangga yang disusun BKKBN dengan 3 dimensi dan 11 indikator. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga, pada Senin (24/7/2023).
Dimensi pertama yaitu Dimensi Ketentraman, dengan indikator : Kegiatan Ibadah, Legalitas Keluarga, Jaminan Kesehatan Keharmonisam Keluarga. Dimensi kedua yaitu Dimensi Kemandirian, dengan indikator : Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Jaminan Keuangan Keberlangsungan Pendidikan, Kesehatan Keluarga, Akses Informasi. Dimensi ketiga yaitu Dimensi Kebahagian, dengan indikator : Interaksi Keluarga dan Interaksi Sosial.
Asdep Indri menyampaikan, pembangunan keluarga merupakan isu lintas sektor yang perlu melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga. Karenanya peran kementerian dan lembaga perlu dikuatkan.
"Sehingga dalam mencapai target pembangunan perlu upaya bersama antar sektor, terintegrasi, dan saling bersinergi dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan saling melengkapi dan menghindari tumpang tindih," jelasnya.
Lebih lanjut, Asdep Indri menjelaskan, untuk Dimensi Ketentraman melibatkan Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, KPPPA Kemenkes, Kemensos, Kemendagri. Keterlibatan K/L dengan melihat indikator yang berada di aspek dimensi ketentraman yaitu indikator Kegiatan Ibadah, Legalitas Keluarga, Jaminan Kesehatan, Keharmonisan Keluarga.
Untuk Dimensi Kemandirian melibatkan Kemnaker, Kemensos, Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, BKKBN, Kemenag, Kemenkes, Kemenkominfo, KPPPA, Kemenkop UKM, Kemendagri, KPI. Keterlibatan K/L dengan melihat indikator Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Jaminan Keuangan Keberlangsungan Pendidikan, Kesehatan Keluarga, Akses Informasi.
Selanjutnya, untuk Dimensi Kebahagiaan melibatkan Kemendikbudristek, Kemenkes, Kemenag, Kemensos, KPPPA, Kemenpora, BKKBN. Keterlibatan K/L dengan melihat indikator Interaksi Keluarga dan Interaksi Sosial.
Asdep Indri menyampaikan, untuk intervensi yang dicanangkan dari kementerian dan lembaga dalam upaya peningkatan pembangunan keluarga dari berbagai aspek perlu dipastikan dapat diimplementasikan dan memberikan dampak.
"Komitmen pemangku kepentingan serta memperluas kemitraan dan kolaborasi dari kementerian dan lembaga dalam pembangunan keluarga perlu semakin dikuatkan. Sehingga target iBangga dan pembangunan keluarga bisa dicapai," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Direktorat Keluarga, Perempuan Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Sri Rahayu menyampaikan, untuk meningkatkan capaian iBangga, perlu diperkuat dengan pengembangan desain besar pembangunan keluarga yang holistik integratif dengan berkesinambungan.
Kemudian perlu penyiapan kehidupan berkeluarga melalui bimwin konseling keluarga, pemberian edukasi informasi dan sosialisasi perkawinan; perwujudan lingkungan yang nyaman dan aman bagi keluarga, dan penguatan data keluarga.
Selain itu, untuk memperhatikan aspek gender dan perlindungan anak, aspek perilaku berisiko pada anggota keluarga, isu terkait lansia dan disabilitas, dan juga memerhatikan cakupan sinergi data keluarga.
Dalam kesempatan Rapat Koordinasi hadir
Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Ahmad Taufik, perwakilan Direktorat Keluarga, Perempuan Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Sri Rahayu, perwakilan Kemenkop UKM, Kemenag, Kemendikbudristek, Kemenpora Kemenaker, BKKBN, Kemenkes, Kemenkominfo, Kemendagri, KPI.
