KEMENKO PMK : Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan Pemerintan telah melakukan beberapa upaya optimalisasi pembangunan pemuda melalui sinkronisasi pembangunan kepemudaan pusat dan daerah melalui rencana aksi pelayanan kepemudaan, implementasi stranas kewirausahaan pemuda dan revitalitasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
Hal ini dikatakan Deputi Lisa dalam Forum Grup Discussion (FGD) Penyusunan Kajian IPP Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diselenggarakan oleh Kemenpora di hotel Century Jakarta, Rabu (13/12/2023)
Upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda telah dituangkan dalam 3 prioritas besar di dalam RPJMN 2020-2024 melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, partisipasi aktif pemuda dan perlindungan pemuda terhadap perilaku beresiko atau destruktif.
Ditambahkan Lisa, isu kepemudaan ini merupakan isu yang sifatnya lintas sektor yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian lembaga / institusi saja.
"Penting disini adalah pada saat kita ingin meningkatkan kapasitas pemuda, maka koordinasi harus kita kuatkan. Koordinasi menjadi kata kunci sehingga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pemuda bisa kita laksanakan secara koordinatif" ucapnya
Beberapa catatan disampaikan Deputi Lisa adalah melihat sejauhmana program di Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Perpres 2, Perpres 43 dan Perpres 68 benar-benar bisa menjadi pengungkit dalam mencapai target prioritas nasional seperti IPP khususnya dari 2 indikator yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda.
"Kerangka dan program kegiatannya sudah kita siapkan namun problemnya nanti ditataran implementasinya, apakah benar-benar berjalan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan" ujar Lisa.
Tercatat Indeks Pembanguaan Pemuda (IPP) tahun 2022 sebesar 55, 33 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 55,61. Sementara itu, domain 3 terkait lapangan dan kesempatan kerja baru mencapai 45,00, yang artinya masih di bawah target 50.
Namun demikian terdapat peluang dan tantangan global yang dihadapi pemuda khususnya dalam lapangan dan kesempatan kerja. Menurut data world economic forum tahun 2020, disebutkan 50 persen pekerjaan di dunia diprediksi akan mengalami otomatisasi. Sementara itu, data ILO tahun 2020 menyatakan bahwa pekerja perempuan 1,2 kali lebih rentan tergantikan karena otomatisasi dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Hal ini tentunya tantangan dalam mencapai target IPP khususnya pada domain 3 tersebut.
Analis Kebijakan Ahli Madya Bappenas, Arfan mengatakan saat ini Indonesia sudah masuk masa bonus demografi hingga 2037. Hal ini harus dimanfaatkan betul dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan nantinya akan ada investasi yang lebih besar pada pembangunan SDM.
Asisten Deputi Potensi Kepemudaan dari Kemenpora dalam laporannya mengharapkan agar pertemuan ini dapat menjawab tantangan dan strategi kunci implementasi indikator TPT Kepemudaan ini.
FGD ini dilaksanakan untuk memetakan isu permasalahan dan tantangan implementasi IPP, khususnya untuk mencapai target TPT Pemuda. Selain itu, FGD juga diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat mencari pekerjaan mencakup hambatan dalam mengakses informasi dan persaingan di pasar kerja dan relevansi kurikulum pemberdayaan pemuda dengan tuntutan pasar kerja, serta merumuskan masukan sebagai rekomendasi kebijakan atas potensi penyempurnaan dan pengembangan IPP
