MENYAMBUT NUSANTARA

Menyiapkan SDM Mumpuni Lewat Program Terintegrasi

Presiden Jokowi menjadi orang nomor satu sekaligus motor pemindahan IKN ke Kalimantan. Bahkan, nama IKN juga sudah dipilih orang Nomor satu di republik ini. Ya, ‘Nusantara’, nama tersebut dipilih Jokowi dan menggugurkan 80 kandidat nama yang diajukan.

BRAFOPMK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ibu kota baru (IKN) Nusantara akan dijadikan contoh (showcase) kemajuan dan transformasi Indonesia di berbagai lini. Presiden ingin memamerkan IKN sebagai contoh transformasi suatu negara baik dari segi lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, dan teknologi. Termasuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta tata sosial yang toleransi dan menjunjung etika publik.

"Program pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan bagian penting dalam proses ini, IKN Nusantara akan kita jadikan showcase transformasi," ujarnya pada pembukaan Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2).

Selain IKN, Jokowi berharap juga dapat memamerkan kawasan industri hijau atau green industrial park di Kalimantan Utara sebagai transformasi lingkungan, sosial, dan pemerintah yang beralih menuju energi terbarukan.

Seperti diketahui, pemerintah sedang membangun proyek mega ibu kota baru di Penajem Paset Utara, Kalimantan Timur. Proyek ini diharapkan dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Jokowi menargetkan ibu kota baru dapat pindah dalam semester I 2024. Saat ini, pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU IKN yang menjadi landasan hukum pembangunannya.

Salah satu aspek terpenting dalam proses pemindahan IKN tentunya adalah pembangunan manusianya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menjelaskan, pembangunan manusia merupakan hal serius dipersiapkan dalam menyongsong pemindahan IKN.

Menurut Menteri Muhadjir, membangun IKN dengan pendekatakan pembangunan fisik terbilang berat, selain butuh dana besar juga akan menimbulkan masalah dikemudian hari jika tidak dibarengi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Pada saatnya, jika fisik selesai terbangun masyarakat lokal akan tersingkir karena tidak siap. "Makanya yang penting pembangunan manusianya," tegasnya. 

Sebagai Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memastikan, pihaknya memastikan akan sering ke PPU bersama menteri terkait di bawah koordinasinya. "Kami sedang merancang program percepatan penyiapan SDM. Harus dicatat, 170 ribu warga Penajam Paser Utara (PPU) harus betul-betul siap hadapi perubahan besar. Harus sudah berani membayangkan perubahan besar yang akan terjadi saat pemindahan IKN," jelas dia.

Semua diajak bahu membahu bekerjasama menyiapkan putra/putri terbaik untuk menjadi bagian pembangunan IKN. "Ada 10 juta jiwa penduduk DKI Jakarta. Separuhya saja 5 juta penduduk jika pindah ke Kaltim banyak. Makanya 170 ribu jiwa ini harus siap," katanya. 

Sebagai penunjang, Muhadjir akan mengumpulkan data secara akurat  terkait potensi pemuda untuk melakukan langkah konkrit memasuki era baru PPU menjadi IKN.

Kemenko PMK akan memprioritaskan program beasiswa bagi putra/putri PPU untuk menempuh pendidikan yanh dibutuhkan dalam penyiapan lapangan pekerjaan yanh cocok pada 10 - 20 tahun mendatang. "Akan rancang tenaga kerja apa yang dibutuhkan. Kita siapkan dari anak-anak PPU," yakinnya.

Dalam mewujudkan IKN yang majemuk dan harmonis sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, lanjut Muhadjir, diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif. Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN.

Bappenas Siapkan Program Terintegrasi

Membangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi yang akan terjadi di Ibu Kota Negara. Saat ini, penduduk setempat Ibu Kota Negara tercatat 100 ribu jiwa.

Jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 700 ribu jiwa di 2025, kemudian berkembang menjadi 1,5-1,6 juta jiwa di 2035, hingga mencapai perkiraan 1,7-1,9 juta jiwa di 2045.

"Berdasarkan ini, kita akan merancang desain kotanya seperti apa, sistem transportasi, gedung, dan lainnya. Selain itu, kami tetap memastikan lingkungan hidupnya terjaga,” jelas Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata.  

Dijelaskan Rudy, Kalimantan Timur sejak dulu telah memiliki struktur sosial yang beragam. Sekitar 1,5 juta pendatang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI beserta keluarganya, serta pelaku ekonomi lainnya akan hadir di wilayah IKN.

"Pemahaman yang komprehensif mengenai kareakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”," beber Rudy.

Pada 2018, jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 3,6 juta jiwa diproyeksikan akan meningkat menjadi 5-7 juta jiwa di 2025, kemudian 8,7-9,7 juta jiwa di 2035, dan mencapai 10-11 juta jiwa di 2045. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak hanya mengembangkan wilayah IKN saja, tetapi juga wilayah sekitarnya.

Deputi Rudy juga menyatakan tidak ingin membuat IKN menjadi enclaved, sementara wilayah sekitarnya tidak berkembang atau didiamkan secara alami, tetapi pemerintah justru ingin memastikan pembangunan IKN dan wilayah sekitarnya berimbang. "Bappeda dapat menyiapkan pelatihan vokasi serta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk jenis pekerjaan yang bisa dikembangkan. Semua harus terintegrasi," jelas Rudy.

Menurut Deputi Rudy, terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi, ini yang akan dikembangkan di kawasan Ibu Kota Negara. Sektor-sektor ini akan menarik penduduk baru ke sana karena dalam urbanisasi, masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru.

"Kita juga akan mempersiapkan masyarakat setempat supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Ini akan menyerap tenaga kerja yang signifikan, belum lagi saat nanti Ibu Kota Negara sudah berkembang akan ada demand-demand baru yang cukup signifikan dari sisi pertanian, ekonomi kecil menengah, dan lainnya,” jelas Deputi Rudy.(*)       

Andrinof Chaniago: Borneo Kejayaan Masa Depan Indonesia

Kekhawatiran sejumlah tokoh yang menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) dinilai karena belum kenal lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menganggap, sejumlah tokoh yang mendengungkan penolakan IKN ke Kalimantan tidak berdasar. Pasalnya hanya kekhawatiran belaka.

Padahal lanjut, Andrinof Chaniago, tidak sulit bagi mereka mendapatkan data dan dokumen tentang IKN. Buktinya, banyak tokoh yang mendapatkan data-data dan dokumen eksklusif tentang rencana besar pemindahan ibu kota ke luar Jawa tersebut.

“Jangan tanpa data karena malas memburu data, kemudian beropini dan banyak berlindung dari kata ‘Saya duga, saya khawatir’ soal IKN di Kalimantan. Masyarakat awam jadi terpengaruh hal-hal yang tak berdasar datanya,” ujar Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago yang juga merupakan penggagas pemindahan IKN.

Bagi mereka yang menolak pemindahan IKN ke Borneo sebutan nama lain Kalimantan lanjut Andrinof, karena tak kenal lebih dekat dengan pulau yang memiliki luas 743.330 km² itu. Padahal menurutnya, Kalimantan sangat layak menjadi ibu kota baru dengan segudang potensi yang dimiliknya.

“Sudah jelas lokasinya yang sangat strategis di tengah Indonesia dan di tengah Asia Pasifik. Ekonomi Kalimantan bisa berpindah dari ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam ke ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekonomi pariwisata,” paparnya.

“Untuk sektor pariwisata, misalnya, kalau daerah itu beralih dari ekonomi tambang ke ekonomi pariwisata, kota-kota yang dilalui sungai-sungai besar di Kalimantan bisa seperti Shanghai, Bangkok, Melbourne, atau kota-kota waterfront city di Eropa. Itu adalah ekonomi yang sehat dan sekaligus penghasil devisa. Ekonomi beralih dari merusak alam menjadi merawat alam, karena pariwisata menimbulkan kesadaran akan lingkungan,” jelasnya.

Dirinya menerangkan, jelas keliru besar membayangkan dari jauh bahwa Kalimantan hanyalah sisa-sisa hutan yang rusak. Makanya dengan ibu kota pindah, akan membawa Kalimantan bertransformasi secara sosial dan ekonomi, karena Kalimantan sangatlah menjanjikan bagi kejayaan masa depan Indonesia.

“Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri. Tak kenal maka tak sayang. Borneo itu kejayaan masa depan Indonesia,” tandasnya.

Belajar dari Brasil

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa ada banyak negara yang sukses memindahkan ibukotanya. Sejarah mencatat bahwa setiap 3-4 tahun sekali terjadi pemindahan ibu kota negara.

"Dalam 100 Tahun ini ada 30 negara yang sukses memindahkan ibu kotanya," kata Bambang.

Dia menambahkan, Indonesia bisa belajar dari negara yang memiliki kesamaan seperti Brasil. Sebagai negara anggota G-20, Brasil dan Indonesia dikenal sebagai memiliki PDB terbesar. Wilayah Indonesia dan Brazil juga masuk terbesar di dunia.

"Pemindahan ibu kota bukan hal baru, sering dilajukan juga oleh berbagai negara. Salah satunya adalah Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia," ungkap Bambang.

Apa pembelajaran positif dari pemindahan ibu kota di negara-negaratersebut? Pertama, Bambang Brodjonegoro menjelaskan pembelajaran dari Brasil yaitu dengan motivasinya untuk memperbarui kebanggaan nasional dengan membangun ibu kota yang modern di abad 21. Selanjutnya meningkatkan kesatuan nasional dengan membuka lahan kosong di tengah-tengah Brasil.

Bambang melanjutkan bahwa pemindahan ibu kota Brasil ini juga tidak meremehkan resiko politik kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dalam 5 (lima) tahun mengakibatkan kompromi yang serius dari rencana awal.

Menurutnya, perhitungan yang realistis terhadap biaya menjadi kunci utama dimana land value di Brasilia naik lebih lambat dari yang diperkirakan, mengakibatkan pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk membangun kota baru.

Selanjutnya merencanakan untuk peduduk dari semua lapisan masyarakat."Perencanaan telah disusun dengan baik, namun pelaksanaan yang tergesa-gesa mengakibatkan penjualan superblok tidak teratur dan berpihak kepada penawar tertinggi," tambahnya.

Lalu menanamkan modal investasi pada infrastruktur nasional."Infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan," pungkasnya. (*)

 

Kontributor Foto: