Jakarta (11/2) -- Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Apalagi, saat ini Indonesia tengah mengalami masa bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada jumlah penduduk non produktif.
Berdasarkan Data Statistik Pemuda Tahun 2020 (BPS, 2020), jumlah pemuda yang berusia 16-30 tahun sebanyak 64,50 juta jiwa, atau 1 dari 4 Penduduk Indonesia adalah pemuda. Karena itu, pembangunan pemuda sangat menentukan kesuksesan pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Femmy Eka Kartika Putri mengatakan berdasarkan RPJMN 2020-2024 memiliki target IPP sebesar 57,67.
Namun, berdasarkan Data Capaian IPP secara umum Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa dari 5 domain, terdapat 1 domain yang tidak mengalami perubahan signifikan, yaitu domain Partisipasi dan Kepemimpinan, yang capaiannya hanya 46,67.
"Artinya, pemuda saat ini tidak begitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi dan kepemimpinan," ujar Femmy dalam Rapat Koordinasi Identifikasi dan Inventarisasi Isu Peningkatan Kapasitas Pemuda pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, di Hotel Ibis Style Gadjah Mada, Jakarta, Kamis (11/2).
Lebih lanjut, Femmy memaparkan, domain Partisipasi dan Kepemimpinan memiliki 3 indikator, yakni Presentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, Presentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan Presentase Pemuda yang memberikan saran dalam rapat.
Ketiga domain tersebut, berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2018 dan 2019 selalu stagnan dan terbilang rendah. Angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda saat ini, menurut Deputi Femmy, sangat bertolak belakang dari peran pemuda pada masa-masa sebelum kemerdekaan.
"Peran pemuda dalam kehidupan berbangsa telah terbukti nyata. Pemuda dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia memiliki peran aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan Bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat," tuturnya.
Femmy mengatakan, pada masa pembaharuan dan pembangunan bangsa seperti saat ini, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis. Sangat disayangkan apabila pemuda tidak memiliki peran aktif dalam partisipasi dan kepemimpinan.
Karena itu, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa isu strategis sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan dalam pembangunan bidang pemuda, yaitu: Penguatan kapasitas kelembagaan, Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, dan Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.
"Perlu dikembangkan potensi dan peran pemuda melalui kelembagaan, melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional di bidang kepemudaan," papar Deputi Femmy.
Rapat Koordinasi Identifikasi dan Inventarisasi Isu Peningkatan Kapasitas Pemuda dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK Yohan, dan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh, Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Jana T Anggadiredja, dan dihadiri oleh peserta dari kementerian/lembaga dan Organisasi Kepemudaan KNPI, baik secara daring maupun luring.
Menutup rapat, Femmy menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan ini diharapkan berdampak pada pembuatan strategi kebijakan yang cepat dan tepat untuk membantu dan merancang opsi kebijakan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kapasitas pemuda, baik secara kualitas, maupun kuantitas. Sehingga ke depannya, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak sekedar meniru kebijakan sebelumnya, namun berbasis pada hasil olah data terkini.
Hasil dari pelaksanaan rapat pertemuan menyimpulkan bahwa diperlukan kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan aktivitas pemuda dalam organisasi kepemudaan dan memberikan kesempatan pemuda dalam melakukan kepemimpinan individu, domestik, dan publik.
Ke depan akan dilakukan pertemuan untuk membahas topik yang lebih spesifik terkait isu kepemudaan. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas, salah satunya dalam memberikan kesempatan bagi pemuda dalam berpartisipasi dan meningkatkan keaktifan dalam organisasi kepemudaan.
Selain itu, ke depan, Kemendagri berencana akan melaksanakan rapat koordinasi teknis nasional terkait penyusunan RKPD yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Diharapkan juga Kemenpora, Bappenas, BPS dan K/L terkait dapat memberikan usul dan saran secara konkrit dan jelas untuk memecahkan permasalahan pemuda sekaligus meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan nasional melalui RKPD 2022.
