KEMENKO PMK -- Hampir separuh dari penduduk Indonesia (49,4 persen) adalah perempuan, artinya separuh potensi pembangunan ada pada perempuan. Karena itulah kita perlu memastikan sumber daya perempuan kita harus benar-benar berkualitas, produktif dan berdaya saing.
Hal ini dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Lisa), pada pertemuan Sosialisasi Peningkatan Keterwakilan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan di Gedung A Kantor LLDIKTI Wilayah VI Semarang, pada Jumat (19/1/2024).
Lebih lanjut Deputi Lisa menjelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan dilakukan dengan memastikan pemenuhan hak dan pemberdayaan perempuan serta memberikan perlindungan perempuan dari kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Dengan memastikan pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, hak untuk ikut berpartisipasi dalam politik, dan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi agar lebih produktif dan berdaya saing, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan" jelasnya.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memastikan pengarusutamaan gender menjadi strategi dan masuk di semua bidang pembangunan, termasuk pada pendidikan atau perguruan tinggi, sehingga dapat diperoleh pemahaman dan penyadaran yang menyeluruh terkait isu-isu gender yang terjadi di masyarakat dan dalam pembangunan.
Salah satu tantangan yang dihadapi perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan adalah di bidang ekonomi. Penurunan partisipasi perempuan di angkatan kerja disebabkan adanya shifting upah pekerja dan double/multiple burden yang dihadapi perempuan yang bekerja. Belum lagi adanya stereotipe dan lingkungan di tempat kerja yang tidak mendukung perempuan untuk aktif secara ekonomi. Perempuan seringkali dihadapkan dengan kebijakan yang tidak responsif gender ketika memasuki dunia kerja.
Selain itu sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor informal dan tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai sehingga rentan terhadap terjadinya diskriminasi dan pelanggaran di tempat bekerja.
Demikian halnya rendahnya keterwakilan perempuan di setiap institusi politik legislatif, yudikatif dan eksekutif yang dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriaki dan juga proses seleksi dalam partai politik yang kurang berpihak pada perempuan.
Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Bhimo Widyo Andoko pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kampus dalam melaksanakan proses pembelajaran, mendorong semua perguruan tinggi di Jawa Tengah memiliki satgas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah diatur dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021.
Sebagai informasi, terdapat 233 perguruan tinggi swasta yang tersebar di 34 Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82 perguruan tinggi swasta dipimpin oleh perempuan.
Terkait dengan isu perlindungan perempuan dari kekerasan, data Simfoni PPA tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus korban kekerasan terhadap perempuan tahun 2022 adalah 26.849 kasus dengan 24.335 korban. Sementara itu, kasus kekerasan yang dilaporkan di Jawa Tengah cukup tinggi, yaitu mencapai 931 kasus dengan 959 korban.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pengarustamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iip Ilham Firman serta para pimpinan PTN dan PTS, dosen serta tenaga pendidik di Jawa Tengah.
