KEMENKO PMK -- Migrasi internasional telah menjadi salah satu isu paling menantang yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan di seluruh dunia karena kompleksnya mobilitas dan keterkaitan isu migrasi dengan isu sosio-ekonomi lainnya.
Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara dengan jumlah migran terbesar di dunia, khususnya di Asia Tenggara. Data tahun 2020, terdapat 4,6 juta migran internasional dari Indonesia, dengan 44 persen adalah perempuan.
Dibutuhkan data yang dapat diandalkan, tepat waktu sebagai informasi para pembuat kebijakan migrasi dan dapat dimanfaatkan bagi penyediaan bantuan kemanusiaan, serta untuk memaksimalkan dampak positif migrasi terhadap pembangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS), menyelenggarakan Pencanangan Kolaborasi Satu Data Migrasi Internasional atau SDMI, bertempat di kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, pada Rab (21/12/2023). BPS bersama dengan Kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat sipil dan beberapa Badan PBB seperti IOM dan ILO berkolaborasi dalam penanganan SDMI sejak tahun 2019.
Pencanangan kolaborasi SDMI dihadiri oleh Deputi bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam hal ini mewakili Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sekretaris BP2MI, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, Perwakilan IOM, Nedal Odeh, Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Nuryani Yunus dan para pejabat pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPS dan perwakilan dari Kementerian/lembaga.
Deputi bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam hal ini mewakili Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyampaikan, salah satu hambatan dalam pembuatan kebijakan terkait migrasi internasional selama ini adalah karena kesulitan informasi data dan informasi yang akurat.
"Oleh karena itu, diperlukan data terpadu, berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar Kementerian/Lembaga yang diharapkan dapat dihasilkan melalui SDMI," ucap Deputi Woro.
Lebih lanjut, Deputi Woro menyampaikan bahwa SDMI merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan jutaan migran di seluruh dunia yang telah berkontribusi terhadap negara asal dan tujuan, termasuk yang berasal dari Indonesia.
Jeffrey Labovitz selaku Kepala Misi IOM Indonesia, menegaskan pentingnya inisiatif SDMI untuk mewujudkan migrasi yang terkelola dengan baik dan berbasis bukti. Menurutnya, untuk menciptakan migrasi internasional yang aman, tertib, dan teratur, dibutuhkan komitmen kementerian/lembaga terkait.
Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, menyampaikan semua pihak untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama melalui SDMI, diharapkan data SDMI akurat dan terintegrasi. Dengan demikian, menjadikan dasar yang kuat bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berbasis bukti.
Kegiatan pencanangan ini merupakan langkah awal implementasi SDMI dan diharapkan dapat mendorong dialog dan diskusi lebih lanjut untuk realisasi SDMI dengan mempertimbangkan ruang lingkup pengumpulan dan penggunaan data migrasi internasional di Indonesia, pembagian peran dan tanggung jawab antar Kementerian/lembaga yang terkait, mekanisme koordinasi melalui forum SDMI, sehingga aspek-aspek teknis, seperti pelindungan data pribadi, serta sistem pendukung interoperabilitas data yang dapat disepakati bersama.
