KEMENKO PMK - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Woro Srihastuti Sulistyaningrum meminta Kementerian/Lembaga dapat menjawab tantangan untuk memajukan ekonomi perempuan dengan memberikan akses permodalan, pemasaran, sarana dan prasarana. Hal ini disampaikan saat memberikan arahan melalui Zoom pada Rapat Evaluasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK di Oria Hotel Jakarta (6/10/2023)
Berdasarkan Survey Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 disebutkan dari sisi gender, indeks literasi keuangan perempuan mencapai 50,33 persen atau untuk pertama kalinya melebihi indeks literasi laki-laki yang sebesar 49,05 persen. Namun demikian indeks inklusi keuangan laki-laki yang sebesar 86,28 persen masih lebih tinggi dibandingkan perempuan yang 83,88 persen. Pada data yang sama disebutkan aktivitas perempuan untuk mengakses uang elektronik, pinjaman, internet/mobile/SMS banking masih rendah.
Perempuan juga menghadapi ketimpangan upah. Rata-rata upah perempuan sebesar Rp2,59 juta dibanding laki-laki sebesar Rp3,33 juta.
"Dengan demikian kalau kita bisa menyelesaikan tantangan dalam memajukan ekonomi perempuan, diharapkan kita bisa membuka akses permodalan, akses pasar, akses sarana dan prasarana bagi perempuan untuk bisa lebih aktif dalam kegiatan ekonomi"
Ditambahkan Woro, pertemuan ini diharapkan bisa mengetahui capaian dan kendala yang dihadapi dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilaksanakan kementerian dan lembaga tahun 2022 dan bagaimana upaya mencapai target untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tahun 2024. TPAK perempuan masih menjadi indikator yang akan dikawal yang masuk menjadi bagian dari indeks ketimpangan gender.
"Artinya kita harus mendorong upaya-upaya menintegrasikan dan mempercepat program pemberdayaan ekonomi perempuan " demikian lebih lanjut dikatakan Woro.
Woro juga mengatakan bahwa pentingnya bagi kementerian/lembaga untuk memiliki data terpilah yang memisahkan antara target sasaran perempuan dan laki-laki sehingga dapat diketahui ketepatan sasaran dan efektivitas program.
Pada rapat koordinasi ini juga dilaporkan program-program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya program edukasi finansial, program berupa bantuan modal investasi bagi usaha mikro, program pendampingan kelompok masyarakat untuk berkoperasi, program pemberdayaan ekonomi keluarga, program edukasi dan literasi keuangan, program pelatihan wirausaha, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas serta bantuan permodalan usaha melalui program Atensi Kementerian Sosial.
Pertemuan tersebut menggarisbawahi pentingnya sinergitas program antar kementerian dan lembaga agar program-program pemberdayaan ekonomi perempuan dilaksanakan dengan lebih efektif dan optimal serta dipastikan keberlanjutannya sehingga dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia yang lebih baik. Untuk itu Kemenko PMK mendorong agar kerjasama, sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga serta pelibatan masyarakat dan swasta dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan dapat terus ditingkatkan.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, BKKBN dan BP2MI.
