Kemenko PMK Dukung Penguatan Program Bagi Tenaga Kerja Terdampak Covid-19

KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri membuka pertemuan Rapat Koordinasi Penguatan Tenaga Kerja Terdampak Covid 19 Untuk Cegah Peningkatan Miskin Kronis di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (3/8).

 

Rapat dihadiri oleh narasumber dari Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Deputi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian, Sekretaris Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, dan Koordinator Tenaga Kerja Sukarela Kementerian Ketenagakerjaan.

 

Femmy menyampaikan bahwa Covid 19 membawa dampak serius terhadap ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Setidaknya terdapat 29,12 juta orang Penduduk Usia Kerja (PUK) terdampak Covid 19, yang mengakibatkan munculnya 1,62 juta orang pengangguran. Selain itu, pandemi Covid 19 membawa dampak pada peningkatan 0,6 persen kemiskinan kronis menjadi 9,84 juta jiwa pada 2020.

 

Padahal, sebelum pandemi (2015-2019) menurun secara perlahan rata-rata 800 ribu orang per tahun dan arahan Presiden adalah target kemiskinan kronis “NOL” persen pada akhir 2024. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi bersama lintas sektor untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan dan menekan kemiskinan kronis.

 

“Permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan melibatkan banyak pihak yang saling beririsan. Oleh karena itu, saya mengajak Ibu dan Bapak untuk sama-sama bekerja, dalam melakukan upaya terbaik untuk tenaga kerja kita yang berada di usia produktif dan usia pemuda yang terdampak Covid 19 dan pengetasan kemiskinan kronis 0 persen pada tahun 2024, sesuai arahan Bapak Presiden,” jelas Femmy.

 

Lebih lanjut, menurutnya, pemerintah telah memilki berbagai program terkait tenaga kerja dan kemiskinan kronis, namun, ada kekhawatiran penduduk miskin tersebut kurang memiliki informasi sehingga tidak dapat mengakses program-program tersebut.

 

“Penting untuk melakukan pendekatan komperhensif dan mengawal bersama jalannya berbagai program tersebut, agar implementasinya di lapangan dapat berjalan baik. Selain itu, penting untuk monitoring dan evaluasi program yang sudah disiapkan oleh pemerintah.” tuturnya.

 

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, sebagai narasumber memberikan penjelasan dan wawasan mengenai konsep ketenagakerjaan, kemiskinan, dampak COVID 19 terhadap tenaga kerja dan juga kesejahteraan rakyat. 

 

Ateng menyampaikan bahwa kondisi Penduduk Usia Kerja (PUK) terdampak Covid 19 dan peningkatan kemiskinan merata terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Tantangan terbesar saat ini adalah peningkatan produktivitas dan kualitas kerja, agar pendapatan dapat bertambah, untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup, sehingga dapat menekan peningkatan kemiskinan kronis.

 

"Perluasan kesempatan kerja di daerah perkotaan penting untuk dilakukan, mengingat PUK terdampak Covid 19 di kota jauh lebih banyak dibandingkan di desa. Penyaluran bantuan sosial (bansos) diberikan simultan dengan peningkatan kapasitas, modal kerja, dan perluasan kesempatan kerja," tuturnya.

 

Deputi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian, M. Rudy Salahudin, menyampaikan terkait program Kartu Prakerja yang merupakan instrumen semi-bansos, di tahun 2020 penerima Kartu Prakerja sudah mencapai 5,5 juta orang dan di Semester I 2021 sudah 2,7 juta penerima Kartu Prakerja dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. Dari hasil survei diketahui bahwa 90,9% penerima Kartu Prakerja menyatakan bahwa Kartu Prakerja meningkatkan keterampilan mereka.

 

Sekretaris Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM, Talkah Badrus, menyampaikan bahwa program utama yang dilakukan oleh Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM untuk peningkatan kewirausahaan dan turut mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional meliputi konsultasi dan pendampingan usaha berbasis inkubasi, pengembangan wirausaha baru di bidang start-up untuk produk lokal serta program pembiayaan.

 

Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja yang diwakili oleh Koordinator Tenaga Kerja Sukarela, Asriani, menyampaikan intervensi yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja yaitu pertama, Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan kedua, Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan. Dalam waktu dekat akan melakukan launching pilot project di 5 (lima) lokasi yang akan menjadi pilot project.

 

Sebagai penutup, Femmy kembali menegaskan bahwa Kemenko PMK siap melakukan berbagai koordinasi untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja dan kemiskinan kronis dan semua program dapat difokuskan hingga ke tingkat desa khususnya pemuda.

 

"Kita berharap nantinya para pemuda dan PUK bisa mandiri dan outcome bisa sampai serta terlihat hasilnya," pungkas Femmy.

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: