KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka menjaring masukan dan pandangan publik terhadap Proposal Pandemic Fund Indonesia pada Kamis (16/5/2024). Forum ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kapasitas surveilans, laboratorium, dan sumber daya manusia dalam menghadapai kedaruratan kesehatan di masa mendatang.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemenko PMK Linda Restaningrum menjelaskan bahwa pengajuan Proposal Pandemic Fund Indonesia ini merupakan kali kedua, dengan tema prioritas yang mencakup Surveilans dan Sistem Peringatan Dini, Sistem Laboratorium, dan Penguatan Sumber Daya Manusia.
"Dalam rangka memanfaatkan peluang pendanaan Pandemic Fund 2nd Call for Proposal, Indonesia akan mengajukan proposal untuk memperkuat kapasitas surveilans, laboratorium, dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon kedaruratan kesehatan di masa mendatang,” ujar Linda saat memimpin rapat.
Lebih lanjut, Linda mengungkap bahwa proses pengajuan Proposal Pandemic Fund Indonesia telah melibatkan serangkaian pertemuan dengan World Bank, World Health Organization (WHO), dan Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai Mitra Pelaksana. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam proposal ini didasarkan pada penilaian kapasitas negara melalui States Parties Self Assessment Annual Report (SPAR), Joint External Evaluation (JEE) dan Performance of Veterinary Services (PVS).
Forum yang diselenggarakan secara hybrid melalui video conference turut hadir dalam forum ini adalah perwakilan dari kementerian/lembaga yang terlibat yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, serta berbagai mitra organisasi masyarakat.
Dalam forum ini, perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga turut mereviu dan menyampaikan usulan kegiatan dengan pelibatan masyarakat (komunitas) dalam rencana implementasi kegiatan. Para mmitra oganisasi masyarakat juga aktif memberikan pandangan mereka. Wakil Sekjen Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia menekankan pentingnya pentingnya kebijakan dan sistem perdagangan hewan hidup termasuk unggas dalam upaya penguatan biosecurity secara makro.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menyoroti pentingnya komunikasi dan sinkronisasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengambilan kebijakan berkaitan deteksi dini dan respon cepat pandemi, agar tidak terjadi benturan kepentingan kesehatan manusia dan hewan dengan kepentingan ekonomi. Perwakilan dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mengapresiasi keterlibatan organisasi masyarakat, sembari menekanan pentingnya isu kesetaraan gender dalam proposal yang akan diajukan.
Sementara itu, perwakilan Palang Merah Indonesia mengusulkan adanya mekanisme pelibatan organisasi non-pemerintah dan relawan dalam kegiatan surveilans berbasis masyarakat untuk memperkuat sistem pemantauan kesehatan di tingkat komunitas dengan respons cepat dan tepat dalam situasi darurat kesehatan.
Masukan dan pandangan yang terhimpun dari forum ini akan menjadi acuan dalam penyempurnaan Proposal Pandemic Fund Indonesia sebelum diajukan pada 17 Mei 2024. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi tantangan kesehatan global seperti pandemi dengan melibatkan berbagai pihak terkait. (*)
