KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Y. B. Satya Sananugraha menerima Audiensi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK pada Selasa (21/02/2023).
Audiensi tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan terkait kajian SSGI dan EPPGM yang perlu dilakukan oleh BRIN dalam mendukung implementasi Perpres No. 72 /2021 tentang Percepatan Penurunanan Stunting, dimana BRIN diamanatkan mendukung dalam
aspek kajian, inovasi dan teknologi. Kajian yang dihatapkan dapat dilakukan oleh BRIN yakni melakukan kajian terhadap data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) serta data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dimana kedua data tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
"Problem yang dihadapi oleh kita saat ini untuk penanganan stunting, dimana terjadi perbedaan data yang cukup signifikan antara E-PPGBM dan SSGI selisihnya itu hampir 5-10 persen bahkan ada yang lebih dari 10 persen," Ujar Pria yang akrab disapa Sani.
Perbedaan data tersebut tentunya mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh masing-masing daerah sehingga menurutnya BRIN dapat melakukan kajian lanjutan untuk menghasilkan data yang berkualitas dan akurat dalam pengukuran balita.
"Hasil kajiannya nanti diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan dalam penggunaan kedua sumber data tersebut sebagaimana peruntukkannya," Harap Sani.
Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan BRIN Anugerah Widiyanto menjelaskan bahwa perbedaan hasil data tersebut disebabkan oleh berbagai macam kondisi. Mulai dari cakupan sampel datanya hingga kompetensi kader-kader dalam melakukan pengukuran.
"Perbedaan data ini disebabkan karena beberapa hal seperti penggunaan alat ukurnya dan dilakukan peninjauan kembali terhadap tingkat kualitas kader yang melakukan pengukuran di lapangan," Tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Staf Ahli Bidang Pembangunan Keberlanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto mengatakan, BRIN dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencari titik temu terkait perbedaan data E-PPGBM dan SSGI tersebut.
Sebagai informasi tambahan, saat ini Kemenko PMK sedang melaksanakan Roadshow Dialog Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
"Diharapkan kedepannya dalam rapat percepatan penurunan stunting terutama pada roadshow dialog yang sedang berjalan ini BRIN dapat ikut terlibat dan memberikan masukan yang faktual kepada Menko PMK Muhadjir Effendy," Ujarnya.
Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa menyampaikan bahwa berdasarkan analisa data yang dilakukan oleh Tim Kemenko PMK, beberapa kab/kota memiliki data E-PPGBM lebih tinggi dari data SSGI tahun 2021 demikian juga tahun 2022.
"Peruntukan kedua data ini sudah disepakati bahwa data SSGI digunakan untuk evaluasi prevalensi angka stunting secara nasional dan data E-PPGBM digunakan untuk monitoring perkembangan tumbuh kembang balita," Jelasnya.
Pada rapat tersebut turut hadir pula Koordinator Fungsi Kebijakan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Hanief Arief, Koordinator Fungsi Kebijakan bidang Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Mario Ekoriano, beserta Tim Kajian Stunting BRIN.
