KEMENKO PMK — Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan, keterlibatan ulama dalam memberikan literasi dari sudut pandang agama sangat penting untuk meningkatkan ketahanan keluarga serta meningkatkan kualitas hidup dalam berbagai aspek.
Hal itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi tentang rencana kerja sama antara Kemenko PMK dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Ruang Rapat Lt. 13 Kemenko PMK, pada Selasa (15/5).
“Kita harus memperkuat pribadi-pribadi individu yang ada di dalam keluarga, termasuk pada ranah penguatan akhlak, sehingga upaya ini dapat membentengi keluarga terhadap tantangan kemajuan digital yang luar biasa saat ini,” ujar Deputi yang akrab dipanggil Lisa.
Lisa menerangkan, upaya pemerintah dalam membendung 100 persen informasi negatif dari media sosial tidak cukup hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tetapi harus dilakukan melalui berbagai lini dalam masyarakat. Bukan tanpa sebab, Lisa menjelaskan berdasarkan pembahasan sebelumnya yang dilakukan bersama Kominfo, pihaknya mendapati laporan bahwa upaya Kominfo dalam menurunkan konten negatif dari media sosial berimbang dengan kemunculan secara masif konten serupa dalam waktu bersamaan.
“Karena kita tidak bisa membendung 100 persen informasi dari media sosial dan sebagainya. Bahkan, kecepatan Kominfo menurunkan konten negatif dari media sosial berimbang dengan kecepatan naiknya konten-konten negatif serupa ke media sosial,” tukas Lisa.
Oleh sebab itu, Lisa menegaskan dibutuhkan upaya bersama yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk membekali keluarga melalui penguatan akhlak sebagai salah satu cara membentengi diri menghadapi tantangan jaman. Tindakan tersebut perlu dilakukan, lanjut Lisa, mengingat keluarga sebagai unit lembaga terkecil dalam negara yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa.
Sejumlah usulan isu strategis kerja sama dengan MUI dibahas dalam pertemuan itu, diantaranya peningkatan kesejahteraan sosial, pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pembinaan mental dan pemajuan budaya, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama
