Menko PMK Lanjut Sisir Kalimantan Timur untuk Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melanjutkan penyisirannya dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (16/3/2023).
Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 1,1% dari tahun 2021. Dimana pada tahun 2022, prevalensi stunting di provinsi ini mencapai angka 23,9%, berada di atas rata-rata nasional. Angka tersebut menempatkan Provinsi Kalimantan Timur berada di urutan ke-16 secara nasional.
Menko Muhadjir dalam arahannya meminta seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Timur untuk segera melengkapi USG dan Antropometri. Sehingga upaya pencegahan stunting yang diupayakan dapat berjalan secara maksimal.
"Mohon puskesmas yang memiliki kekurangan USG dan Antropometri agar segera diajukan ke Kemenkes. Semoga pada beberapa minggu kedepan semua puskesmas sudah 100 persen memiliki kelengkapan yang memadai," ujar Muhadjir.
"Saya juga memohon agar fungsi USG lebih dioptimalkan untuk ibu hamil, karena kalau bisa diketahui sejak dalam kandungan, upaya pencegahan stunting dapat dilakukan lebih dini," imbuhnya.
Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi kenaikan prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan karena belum sinkronnya perencanaan program percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah.
"Kami melihat tidak semua posyandu mempunyai alat ukur Antropometri. Lebih dari itu, kebutuhan akan air minum yang layak, air bersih, dan sanitasi yang baik juga belum sepenuhnya terpenuhi di sejumlah daerah," ujar Hadi.
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah turut menyampaikan persoalan yang dihadapi oleh wilayahnya. Dimana perilaku meminum Tablet Tambah Darah (TTD). Capaian TTD remaja putri kurang dari target Nasional (47,96%), sehingga menyebabkan anemia pada remaja putri masih tinggi sebanyak 30%.
"Kami masih berusaha mengoptimalkan sosialiasi konsumsi tablet tambah darah melalui MoU antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan guna menargetkan siswi di seluruh sekolah," tutur Edi.
Selain uraian permasalahan yang disampaikan tersebut, Walikota Samarinta Andi Harun juga berharap adanya dukungan, tidak hanya dari pemerintah provinsi tetapi juga dari pemerintah pusat baik dalam bentuk peningkatan SDM maupun infrastruktur penunjang.
"Kami memerlukan pendampingan dan pelatihan teknis dari pemerintah pusat dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan TPPS. Selain itu juga kami butuh dukungan pembangunan infrastruktur dari pusat berkaitan dengan USG dan Antropometri," ujar Andi.
Agenda ini diikuti oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Walikota Samarinta Andi Harun, Sekda Kabupaten Paser Katsul Wijaya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat Sukwanto, Walikota Balikpapan serta perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, dan Kemendagri.
