KEMENKO PMK - KOTA MATARAM-- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti masalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masih cukup tinggi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, BBLR sepanjang tahun 2021 sebanyak 2.361 bayi. Dari jumlah tersebut, angka kematian BBLR cukup tinggi, sampai September 2021 sebanyak 210 bayi.
Muhadjir mengatakan, salah satu faktor penyebab banyaknya BBLR di Provinsi NTB adalah pernikahan di bawah umur yang masih marak dilakukan. "Karena rahimnya belum siap mengandung, dan kemudian banyak melahirkan bayi dengan berat badan rendah," ujar Menko PMK Saat berkunjung ke RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, pada Sabtu (4/12).
Menurut Menko PMK, untuk menangani BBLR dan menyelamatkan nyawa bayi baru lahir perlu dilakukan sosialisasi sejak sebelum pernikahan. Dia meminta pemerintah daerah untuk menaruh perhatian khusus untuk mensosialisasikan usia pernikahan matang, edukasi tentang asupan gizi sehat kepada calon pengantin, dan mengampanyekan bayi lahir sehat.
"Saya mohon perhatian betul. Penanganan kelahiran bayi ini perlu dilakukan sosialisasi intensif. Mulai dari promosi kampanye tentang bayi lahir sehat, kemudian mencegah kemungkinan terjadinya bayi lahir tidak sehat, sampai penanganan di Rumah Sakit agar bayi bisa selamat," tuturnya.
"Bagaimanapun, menyelamatkan nyawa dari jabang bayi itu mutlak untuk dilakukan. Karena itu anugerah dari Tuhan," imbuhnya.
Dalam kunjungannya di RSUD Provinsi NTB, Muhadjir mengecek unit layanan Family Parenting yang khusus untuk melayani keluarga dengan anak stunting. Di unit tersebut, BBLR dan anak stunting mendapatkan perawatan dan dipantau perkembangannya hingga berat badannya normal.
Muhadjir mengapresiasi adanya unit layanan yang menangani BBLR dan anak stunting di RSUD Provinsi NTB. Adanya unit layanan tersebut, kata dia, merupakan langkah yang sangat baik untuk menangani stunting.
Dia juga menyarankan unit layanan yang masih berupa prototype bisa direplikasikan di RS di seluruh Provinsi NTB.
"Kalau perlu kita pertimbangkan diterapkan secara nasional. Jadi semua bayi yang stunting dirawat dipantau dengan berbagai macam intervensi terutama nutrisi. Sehingga yang bersangkutan keluar dari jebakan stunting. Ini suatu hal yang sangat bagus," ujarnya.
Muhadjir juga mengapresiasi angka kasus stunting di Provinsi NTB yang terus mengalami penurunan. Dia mendapatkan laporan, angka stunting NTB mengalami penurnan drastis sejak 3 tahun terakhir. Dari 33 persen pada tahun 2019, menjadi 20.66 persen pada tahun 2021.
"Saya optimis 2024 NTB angka stuntingnya bisa dibawah 14 persen seperti yang ditargetkan secara nasional oleh Presiden Joko Widodo," pungkas Menko PMK.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, Kadikes NTB Lalu Hamzi Fikri, Kadis P3AP2KB Husnanidiaty Nurdi, Dirut RSUD Provinsi NTB Lalu Herman Mahaputra, dan Plt Kepala BKKBN NTB Sama'an.
